Mengurangi sekolah islam?

Saya tertarik mengomentari komentar dari Ibu Musdah Mulia yang dimuat disebuah situs yaitu: ONLINEIDO.TV.   

Ada beberapa point yang terlebih dahulu harus didefinisikan, yaitu label “Sekolah Islam” ini disematkan untuk sekolah apa? Dalam terminologi pendidikan dasar dan menengah di Indonesia ada dua saja yaitu Sekolah berciri agama islam dan sekolah nasional.  Sekolah berciri agama islam berada dibawah naungan KEMENAG, nama sekolah tersebut adalah madrasah (MI, MTS, MA).  Sekolah nasional namanya SD, SMP, SMA/SMK dibawah naungan KEMDIKBUD.  Memang ada sekolah nasional ini yang melabeli dirinya dengan agama tertentu misalnya SDK (SD Kristen) atau SDI (SD Islam) atau SD IT (SD Islam Terpadu), tapi label itu sebenarnya tidak dikenal dalam nomenklatur resmi KEMDIKBUD.  Di Kemdikbud hanya mengenal SDN (SD Negeri) atau SDS (SD Swasta), artinya penyematan agama dibelakang sekolah itu hanya untuk penegasan saja sasaran dari sekolah itu adalah agama tertentu.  Namun, berdasarkan UU Sikdiknas 2013 tetap saja jika ada orang beragama kristen bersekolah di SDI atau SDIT maka dia harus mendapatkan hak belajar agama kristen, begitu juga sebaliknya jika ada anak muslim bersekolah di SDK dia harus disediakan pelajaran agama islam.  Karena sesungguhnya di KEMDIKBUD tidak mengenal SDK/SDI/SDIT, begitu juga penjelasan untuk SMP/SMA/SMK…. Jadi jika dikatakan sekolah islam, maka secara resmi tentu menunjuk pada MADRASAH, karena keberadaan sekolah berciri agama islam yang legal diakui oleh negara RI adalah MI/MTS/MA.  Pelajaran agama islam di Madrasah dipantau dan dibina secara konsisten oleh KEMENAG. Berapa jumlah madrasah? betulkah terlalu banyak sehingga harus dikurangi? Mari kita lihat data jumlah sekolah yang bersumber dari data di PENDIS KEMENAG (2008/2009) dan Kemdikbud (2008).  Lihatlah gambar ini:

jumlah sekolah di Indonesia

Berdasarkan gambar diketahui bahwa jumlah MI hanya 12,96% dari total sekolah di Indonesia, adapun MTS 33,59% dari total sekolah di Indonesia, dan MA sebanyak 35,55% dari total sekolah di Indonesia.  Ini baru menyangkut jumlah sekolah belum ke daya tampung.  Daya tampung sekolah nasional tentu lebih besar daripada sekolah berciri agama islam.  Data memperlihatkan justeru sekolah berciri agama islam di negara mayoritas muslim jumlahnya tidak mencampai 50% masih dibawah 35%.   Jadi mengurangi sekolah islam atau madrasah, dari sisi data dimana logikanya?

Lalu kalau tujuan dari mengurangi sekolah islam adalah untuk meminimalisir RADIKALISME AGAMA (ISLAM), maka solusinya bukan mengurangi tapi memantau dan memonitoring kurikulum agama islam yang diberlakukan di sekolah-sekolah, dan tugas ini ada di KEMENAG.  Kurikulum pendidikan bahasa arab, fiqih Ibadah, aqidah akhlak, qur’an hadist, dan Sejarah Kebudayaan Islam yang diajarkan di Madrasah2 menjadi tanggung jawab kemenag dari sisi CONTENT KNOWLEDGE and SKILL THINKING, begitu juga mata pelajaran agama (islam, kristen, katholik, budha, hindu) yang diberlakukan di sekolah nasional menjadi tanggung jawab dari KEMENAG.  Dan harus menjadi catatan bahwa KEMANAG itu milik semua agama resmi di Indonesia bukan hanya milik agama islam, kemenag menaungi semua agama di Indonesia.

Bagaimana penyajian kurikulum agama yang lebih memunculkan TOLERANSI BERAGAMA, BEKERJASAMA DALAM MUAMALAH,  BERFIKIR POSTIF UNTUK MEMBANGUN BANGSA DENGAN MENGHILANGKAN FRIKSI DAN BENIH KONFLIK, MENDAHULUKAN AKAL DAN LOGIKA SEHAT DALAM MEMBANGUN KEUTUHAN itulah yang harus dikembangkan, dipantau, dan dimonitoring dalam kurikulum pendidikan agama di Indonesia.

Dan yang lebih penting lagi, radikalisme beragama sebetulnya tidak didapatkan dari madrasah.  Tapi didapatkan dari kelompok-kelompok pengajian yang marak di masyarakat.  Mengapa terjadi seperti ini?  Ini karena tokoh agama “mandul” memberikan ilmu agama kepada masyarakat.  Banyak tokoh agama yang memasang tarif tinggi ketika sekelompok masyarakat ingin memperdalam agama.  Tokoh agama enggan blusukan seperti “para wali jaman baheula” untuk mengajarkan agama islam ke terminal-terminal, surau2, pasar2, tempat2 masyarakat nongkrong.  Mereka hanya mau datang kalau diundang dan dibayar serta dijemput.  Tokoh agama menjadi “menara gading” bagi masyarakat.  Ulama A traif sekian juta, ustadz B tarif sekian puluh juta dll.  Akibatnya apa? Masyarakat yang haus ilmu agama mencari kelompok2 yang secara gratis dan ikhlas memberikan ilmu agama mereka.  Bahkan mereka pun blusukan untuk mencari orang-orang yang ingin mempelajari islam.  Lemahnya KEMENAG dan MUI dalam menggerakkan dakwah di Indonesia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tak terbendungnya pemikiran radikal di Indonesia.

oh ya, apakah dulu jaman ORBA radikalisme ini mendapat tempat? TIDAK BUKAN? ini artinya pada saat ini dari sisi HANKAM kita pun ada yang bolong.  Memang demokrasi membawa dampak bebasnya semua pemikiran berkembang dan bertindak.  Namun, membawa dampak terbukanya aktualisasi pemikiran tersebut dalam bentuk tindak radikal.  Ini menjadi kelemahan dalam sistem DEMOKRASI yang diterapkan di indonesia. Jadi pilihannya mau kembali ke sistem OTORITER, atau legawa aja menjadikan radikalisme sebagai ekses dari demokrasi??

Jadi solusinya bukan mengurangi madrasah seperti yang dikemukan oleh Ibu Musda tampaknya terlalu sempit pandangannya.  Pandangan yang tidak berdasarkan analisis data dan fakta, hanya sekedar opini yang ASBUN ketika ditodong sebuah pertanyaan, jadi seyogyanya kita anggap saja ini sebagai sebuah SELOROH yang tak sungguh2.

Wallohualambisawab

Advertisements

Komentari dong artikelnya, terima kasih!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s