#RIP Cebong dan Kampret

Rasanya udah lama gak menulis pandangan politik. Pertemuan 13 Juli 2019 membuat saya bergairah menulis lagi. Sebelum nulis berdo’a dulu ah…. “Semoga peristiwa 137 menjadi lonceng kematian umpatan Cebong dan Kampret yang terus menerus mewarnai media sosial sejak 2014” Aamiin yra.

Dari awal saya tak pernah meragukan keberpihakan Prabowo terhadap NKRI, ideologi Partai Gerindra pun lebih mendekati dengan PDIP dan PSI dibandingkan PKS. Jika Gerindara dan Pak Prabowo berlabuh kembali dengan PDIP, adalah wajar saja. Bagaimana pun ikatan ideologi adalah ikatan yang paling kuat dalam menyatukan berbagai komponen. Partai peserta pemilu dan pemilihnya dibagi menjadi 4 kelompok ideologi, yaitu:

  1. Nasionalisme kerakyatan yaitu PDIP Gerindra PSI.
  2. Nasionalisme islam yaitu PBB, PKB, PPP, PAN
  3. Nasionalisme konglomeratisme yaitu Golkar, Nasdem, Demokrat dan pecahan kecil lainnya.
  4. Islamisme eksklusivisme: PKS yang bersifat transnasionalime (jejaring internasional) didukung ORMAS transnasional yaitu HTI dan salafy, dan juga organisasi tanpa jaringan internasional yaitu FUI dan FPI serta ormas sejenisnya.

Kelompok nasionalisme apapun ideologi pecahannya baik kerakyatan, islam, maupun konglomeratisme berkeyakinan “Indonesia dengan Bhineka Tunggal Ika hanya dapat bersatu dibawah NKRI Pancasila“. Sebaliknya kelompok Islamisme ekslusivisme yang saat ini berada dalam satu wadah koordinasi PA212 berkeyakinan “Indonesia harus berdiri atas dasar Al Quran dan As Sunnah dengan mendirikan Jamiatul islamiyah atau Khilafah atau NKRI Bersyariah atau NEO NII lainnya“. Peta seperti inilah yang terjadi saat ini.

Maka pertemuan Prabowo dan Jokowi disambut baik oleh mereka yang mencintai NKRI Pancasila, namun bagaikan badai besar bagi kelompok islamisme ekslusivisme. Mengapa? Mengapa mereka tidak setuju Prabowo berlabuh dengan kelompok Nasionalisme NKRI-Pancasila???

(1) Gerindra Prabowo adalah sekutu yang bisa diandalkan.

PAN dan Demokrat, bagi kelompok ini tidaklah dapat dijadikan gantungan. 2014 PAN dapat jatah kursi kabinet. Demokrat paling anti menggunakan isu eksklusivisme dalam setiap langkah politiknya. Gerindra, senantiasa bersekutu apapun kondisinya. Bahkan dalam kesempetan terbuka Pak Prabowo dengan lugas menyataka PKS bukan sekedar teman berkoalisi tapi juga SEKUTU.

(2) Prabowo mempunyai jejaring global yang dapat membantu upaya mereka kelak ketika menegakkan Syariat Islam di Indonesia. Dengan jejaring luar biasa, maka Prabowo adalah ruh semangat keberanian. Prabowo bagi mereka laksana Umar Bin Khatab yang memberikan kekuatan pada pasukan muslim untuk berani berkonfontrasi dengan musuh.

(3) Pada awalnya mereka menduga Prabowo bisa dikendalikan dengan mudah. Namun berdasarkan fakta, sebetulnya siapa yang mengendalikan? Gerindra Prabowo yang dikendalikan atau justeru Gerindra Prabowo mengendalikan PA212. Berdasarkan fakta revisi Ijmak Ulama I yang mendukung kalangan ulama menjadi wapres, kemudian direvisi jadi ijmak Ulama II yang mendukung Prabowo Sandi. Terdiamnya semua komponen atas kekosongan wagub DKI…. semua menandakan bahwa Gerindra Prabowolah yang mengendalikan mereka. PA212 dikendalikan untuk kemanangan Pilpres 2019, karena keberhasilan tes water di DKI Jakarta. Setelah Pilpres usai, dengan berbagai insiden ngotot menyalahi fakta dan takdir, tentu saja semua menjadi bahan renungan, bagi semua komponen bangsa termasuk Pak Prabowo. Betapa bahayanya NKRI Pancasila, jika terus bersama kelompok ini.

Bahaya? bagaimana bisa. Kelompok PA212 terdiri dari tiga lapisan:

  1. Kelompok jihadul fikriyah, yaitu PKS dan HTI dan sejenisnya, kedua kelompok ini bertugas memproduksi konten provokasi menciptakan MEDAN PERANG PEMIKIRAN di kalangan masyarakat. Kelompok inilah yang bekerja menyebarkan konten2 provokatif melalui media sosial dan bulletin mingguan. Juga melalui pengajian2 di lingkungan masyarakat. Gerakkannya “Mengajak Berfikir” untuk melepaskan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan sah. Umumnya orang-orang pada kelompok ini adalah kalangan intelektual lulusan S1,S2, S3, bahkan professor. Sebagai intelektual mereka mendapatkan porsi “didengar dan ditaati” oleh masyarakat.
  2. Kelompok jihadul laksariyah, yaitu FUI dan FPI dan sejenisnya yang tampil dengan demo-demo agrasif, maju ke muka dengan berani, menyerukan masyarakat untuk berkerumun dan berkumpul. Dengan tegas mereka memposisikan sebagai pasukan yang berani menentang pemerintahan melalui umpatan dan cacian serta tekanan pengerahan massa. Kelompok ini menjadi tempat bersadar masyrakat yang kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Kelompok ini batu sandaran bagi masyarakat yang sudah tercuci otak oleh kelompok jihadul fikriyah tapi tak punya kualifikasi untuk bisa masuk pada kelompok jihadul fiktiryah tersebut.
  3. Kelompok jihadul madaniyah, kelompok ini adalah kelompok yang berani berperang, melakukan bentrokan fisik dan senjata dengan aparat keamanan. Mereka ini kelompok seperti ISIS, MMI, Al Qaeda, dll.

Jika kita sering membaca bagaimana konflik2 di Timur Tengah terjadi, keberadaan tiga lapisan ini sangat mudah ditelurusi geraknya. Ketiga lapisan ini bekerja sesuai ranah masing2 namun ketiganya sesungguhnya bahu membahu mencapai tujuan yang sama yaitu TEGAKNYA BENDERA TAUHID di Indonesia. Kita ambil kasus Suriah.

(1) Ikhwanul muslimin dan Hizb Tahrir tak pernah berhenti menyebarkan provokasi “ASSAD SYIAH, KOMUNIS, DZALIM” padahal Assad Presiden yang dipilih mayoritas rakyat, pro palestina, memberikan pendidikan dan pengobatan gratis pada rakyatnya, dan dia seorang Sunni. Namun medan perang pemikiran diciptakan kelompok jihadul fikriyah berhasil membuat rakyat benci Assad.

Mirip dengan di Indonesia “Pak Jokowi dilabeli dengan PKI, pemimpin DZALIM, China, menang dengan curang dll”

(2) Demo terus menerus didukung masyarakat yang diam dan dikomandoi oleh kelompok jihadul laskariyah. Keberhasilan hasutan kelompok Jihadul Fikriyah, dieksukusi dilapangan oleh kelompok jihadul laskariyah. Hal ini memicu pasukan Suriah bertindak tegas, dan ini dimanfaatkan oleh mereka dengan menuduh balik “Pemerintah Assad melakukan tindakan Refrresif”

Mirip dengan kejadian 2122-5, kelompok Jihadul Fikriyah berhasil menggiring opini Pemerintah Jokowi Dzalim dan Melakukan Kecurangan Secara TSM – Terstruktur Sistematik Masif. Kelompok jihadul laskariyah turun berdemo, yang akan memicu kelompok jihadul madaniyah untuk juga keluar memanfaatkan situasi genting untuk melakukan bentrokan senjata.

(3) Pada kasus Suriah, seruan pemimpin Ikhwanul Muslimin yaitu Yusuf Qadrawi untuk menyerukan untuk mengangkat senjata memerangi Pasukan pemerintah Assad. Seruan ini dianggap sebagai seruan Jihad…. maka berbagai kelompok baik fikriyah, laskariyah, dan madaniyah masuk ke Suriah untuk berperang menimbulkan “CHAOS”.

Jakarta 2122-5 hampir kejadian seperti ini. Seruan Amin Rais dengan PEOPLE POWER-nya menjadi sebuah kode. Beruntung “chaos” tidak terjadi, masih ada Masyarakat yang sadar, memaparkan apa yang sebenarnya sedang terjadi, sehingga masyarakat bisa berpikir proposional. Begitupula Aparat, menekan ego dan beban fisik untuk sabar menghadapi pedemo yang bukan hanya kelompok jihadul lasyakariah tetapi makan malam berganti menjadi kelompok jihadul madaniyah.

Begitulah bahaya dari kelompok ini, kok saya tahu? Tahu dong hampir 20 tahun saya pernahberkecimpung dalam kelompok seperti ini. Jadi semua analisis ini adalah berdasarkan pengalaman bergerak.

Apakah yang mereka perjuangkan salah? Walahualam bisawab, hanya Alloh swt yang menilai. Namun ingat “Nabi Muhammad saw mengingatkan kita bahwa “para ulama adalah para pewaris nabi” Para ulama 1945 telah berkumpul dan berijmak: NKRI PANCASILA sebagai wadah masyarakat Indonesia membangun negara yang maju, penuh ampunan, dan rahmat. Jika para Ulama 1945 masih hidup, tentu mereka ingin kita anak cucunya melanjutkan perjuangannya membangun Indonesia BUKAN sebaliknya menghancurkan Indonesia dan menggantikan dengan sesuatu yang sebelumnya pun tidak mereka sepakati tegak di Indonesia karena akan menimbulkan dhoror yang besar.

Jadi, mari bekerjasama secara rukun dan damai menciptakan Indonesia barokah, rahmah, adil, dan makmur bersama Pak Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin

Dan mulai saat ini……..tidak ada lagi cebong dan kampret, yang tertinggal saat ini adalah mereka yang menginginkan Indonesia hancur…..dari puing2 kehancuran itu mereka berniat membangun Negara Islam Baru di Indonesia.

NKRI dikepung Neo NII?

Pilpres berakhir, perhitungan suara sedang dilakukan. Hitungan cepat menunjukkan kemenangan bagi Pasangan Jokowi KH Ma’ruf Amin. Seperti umumnya pilpres lalu, perkiraan hitungan cepat yg bersifat sampling mungkin tidak melesat dari perhitungan populasi data. Hal yg menarik dari hitungan cepat adalah kenaikan suara PKS.

PKS adalah gabungan dua partai yaitu Partai Keadilan (kepanjangan dari partai Transnasional Ikhwanul Muslimin) dan Partai Islam Sejahtera (partai mengusung ideologi dan gerakan NII/DI TII). Kenaikan suara PKS saat ini tak lepas dari dukungan suara dari FUI FPI dan HTI, konon HTI pada kali ini memperbolehkan anggotanya mencoblos, dan partai yg paling memungkin dicoblos anggota HTI setelah PBB membelot ke kubu 01 adalah PKS. Masuknya suara FUI, FPI, HTI pada PKS tidak mengubah ideologi PKS, tapi justeru memperjelas ideologinya. PKS adalah partai yg memperjuangkan tegaknya NEGARA ISLAM INDONESIA, jika pimpinan tertinggi Republik ini sudah berada di tangan PKS maka akan dibentuk UNITED ISLAMIC STATE (Jamiatul Muslimin) dengan menggabungkan beberapa negara lain yg dipimpin anggota ikhwanul muslimin lainnya. Pada saat ini negara yg dipimpin kader Ikhwanul Muslimin adalah Turki oleh Erdogan (inilah sebabnya peserta liqo PKS selalu mengelu2kan Erdogan sebagai presiden mereka), sebentar lagi Malaysia dg Anwar Ibrahim. Konsep Jamiatul muslim ini mirip dg konsep Khilafah HIzbut Tahrir.

Berapa kekuatan mereka yg punya cita2 NEO NII di Indonesia. Jika didasarkan pada perkiraan QC antara 7-9% pemilih (jumlah pemilih 2019 sekitar 133 juta), maka jumlah mereka sekitar 12 juta orang. Ada 12 juta orang dewasa yang merupakan simpatisan, anggota, dan kader dari NEO NII. Jumlah yg harus diperhitungkan dg baik bagi eksistensi NKRI.

Bukankah mereka juga menerima NKRI PANCASILA? Menerima tapi tidak berhenti memperjuangkan agar Indonesia dihukumi dengan hukum islam dan semua jabatan diisi oleh muslim dari golongan mereka.

12 juta itu kecil? Iya, kecil tapi mereka paling riuh di media sosial, karena sebagian besar dari mereka dari kaum intelektual lulusan perguruan tinggi. Dan di kehidupan nyata mereka militan selalu memainkan politik identitas dan memberikan pada pengikutnya jaminan masuk surga, sehingga mampu menggolkan calon pemimpin apapun kondisinya seperti kasus 02 menjadi pemimpin yg islami dan ulamai dengan modal Ijmak para Ustadz dan tebar isue ‘Jokowi bagian dari Soekarnoisme yang mana PDIP diidentikan dengan PNI yang pernah bersatu dengan PKI“, lalu mengajak masyarakat memilih 02 dengan alasan didukung para Ustadz dan tidak ada kaitannya dengan PKI.  Padahal secara akal sehat 01 malah berpasangan dengan Ulama, dan platform Gerindra tak jauh beda dengan PDIP juga PSI. Maka kita bisa menyaksikan pengaruh 12 juta ini bisa mempengaruhi masyarakat di 14 propinsi yaitu Aceh, Riau, Sumbar, Sumsel, Bengkulu, Banten, Jabar, NTB, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Selatan. Ada 42% wilayah di Indonesia yg berhasil digiring dalam isu agama, jangkauan wilayah meningkat 10-15% dari tahun 2014 dengan beberapa wilayah terparah pengaruh Radikalisme Isu Agama Islam dalam pemilu yaitu di Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalaimantan Selatan, Maluku Utara, dan NTB.

Jika melihat Sejarah NII di Indonesia tentu kita tidak terkejut. Aceh bersama Teungku Daud Beureuh pernah mendeklarasikan NII, Sumbar-Jambi-Riau pernah jadi pusat PRRI/PERMESTA, Jawa Barat juga pernah jadi Basis pemberontakkan DII/TII. Maluku Utara sampai saat ini masih ada Kesultanan Ternate.

Jika Indonesia dipecah jadi negara2 kecil, maka diperkirakan wilayah2 ini akan jadi kerajaan atau kesultanan Islam. Nah, merawat Indonesia dengan keberagamannya tentu bukan hal mudah bukan? Inilah sebabnya 1945 Para Ulama berijmak “PANCASILA adalah dasar negara yg bisa mempersatukan keberagaman” dan “NKRI adalah bentuk negara yg mewadahi keberagaman dari 33 propinsi”. Akankah NKRI PANCASILA yg mewadahi keberagaman di Indonesia tetap eksis ditengah gempuran keinginan untuk melakukan Islamisasi Sistem Kekuasaan?

Semuanya akan berpulang pada warga negara Indonesia. Mampukan bertahan merawat NKRI dengan keberagamannya atau rela dipecah belah oleh aliran-aliran Radikal Islam yang ingin mendirikan sekedar NKRI BERSYARIAH atau meluas menjadi UNITED ISLAMIC STATE (Jamiatul Muslimin ala Ikhwanul Muslimin) atau mengglobal menjadi Khilafatul Islamiah ala Hizbut Tahrir.

Logical Fallacy #Obrolanpagi1

Topik obrolan pagi ini dengan suami saya adalah Logical fallacy.  Obrolan berawal dari ‘curhat’ yang dicurhatin antara kita biasalah seputar kerjaan kantor dan tumbuh kembang anak-anak. Mostly sih suami curhat kerjaan kantor.

“Ini saya nugasin seseorang untuk mendaftar menjadi peserta lomba olimpiade guru, lalu dia berkata “Kenapa saya Pak? Kenapa tidak guru kelas 12 saja?” Saya katakan pada ibu tersebut, “Ini karena ibu merupakan guru terbaik yang kami pilih!”. Guru yang ditugaskan menjawab, “Berarti guru kelas 12 itu Jelek dong!

ちょうと。。。seketika pikiran saya mengaitkan dengan fenomena MEDIA SOSIAL terutama GROUP IKATAN ALUMNI yang isinya semua lulusan THE TOP 5 UNIVERSITY IN INDONESIA. Logika seperti itu sering diungkapkan mereka ketika diskusi apapun termasuk masalah politik.

Nah, menarik nih untuk menggali ‘behind the main‘. Kita diskusi dari kasus ini. Tentu saja sisi yang kita ambil adalah sisi logika matematika. Mari kita lihat logika berpikir guru tersebut:

  • Premis 1: Guru yang diutus menjadi peserta olimpiade adalah guru terbaik.
  • Premis 2: Guru kelas XI diutus menjadi peserta olimpiade.
  • Kesimpulan: Guru kelas XII adalah guru yang tidak baik.

Apakah logika guru ini dalam mengambil KESIMPULAN sudah tepat?

Seketika saya teringat logika itu mirip dengan fenomena masyarakat jelang pilpres ini, logika yang dibangunpun sama.

  • Premis 1: Pemimpin Indonesia haruslah orang yang mampu bekerja keras membangun Indonesia menjadi negara yang mandiri dan berdaulat.
  • Premis 2: Presiden Jokowi saat ini terbukti mampu bekerja keras menata Indonesia menjadi lebih baik.
  • Kesimpulan: Capres Prabowo tidak mampu bekerja keras membangun Indonesia.

Logika ini persis sama bukan?

Ini adalah sebuah LOGICAL FALLACY karena seseorang melihat dunia ini sekedar HITAM – PUTIH, dia tidak melihat bahwa diantaranya ada warna MEJIKUHIBUNIU atau warna pelangi. Logika rasional orang-orang ini terbelenggu pada ‘Right or Wrong’. Baginya hanya ada dua hal saja YES or Not. Dalam rasio berpikirnya tidak sampai bahwa fenomena jagat raya ini bisa dibuat ‘skala rating’ dari mulai tidak, kurang, sedang, baik, terbaik….dst. Bahkan dia tidak mampu melihat randomisasi sebuah fenomena. Rasionalisasi holistik berpikir orang seperti ini menjadi sangat lemah sekali.

LOGICAL FALLACY ini pun terjadi karena dia bersikap ‘BLAMING IDEALISM‘ bukan ‘REFLEKTIF FAKTUAL’, ketika mencermati fenomena dia cenderung melihatnya sebagai sesuatu yang idealis kemudian mencari apa atau siapa yang tertuduh, dia bukan orang yang mencermati fakta dan mengambil kesimpulan dari fakta tersebut. Maka jadilah kesimpulan-kesimpulan yang dia hasilkan berupa negasi-negasi seperti contoh di atas.

Bagaimana Kesimpulan jika seseorang melihatnya sebagai seorang yang Reflektif Faktual dan berpikir rasional holistik? Untuk kasus 1:

  • Premis 1: Guru yang diutus menjadi peserta olimpiade adalah guru terbaik.
  • Premis 2: Guru kelas XI diutus menjadi peserta olimpiade.
  • Kesimpulan: Guru kelas XI termasuk salah satu guru terbaik.[Kesimpulan yang dihasilkan bukan negasi dari kesimpulan ini. Bukan guru kelas lain tidak baik, guru kelas lain pun terbaik juga, guru kelas XI salah satunya].

Kesimpulan yang tepat akan melahirkan tindakan tertentu, maka tindakan guru yang logikanya Ok sebagai salah satu guru terbaik di sekolah ini saya berpartisipasi dalam Ikut Olimpiade Guru.  Dia akan ikhlas menjalankannya karena dia berpikir rasionalis holistis tanpa blaming idealis tapi reflektif faktual “oh iya memang saya layak dipilih untuk berpartisipasi dalam lomba”

Untuk kasus 2:

  • Premis 1: Pemimpin Indonesia haruslah orang yang mampu bekerja keras membangun Indonesia menjadi negara yang mandiri dan berdaulat.
  • Premis 2: Presiden Jokowi saat ini terbukti mampu bekerja keras menata Indonesia menjadi lebih baik.
  • Kesimpulan: Presiden Jokowi layak dipilih kembali menjadi pemimpin Indonesia. [kesimpulan yang dihasilkan bukanlah negasi dari kesimpulan ini. Bukan Prabowo tidak bisa bekerja keras, Prabowo pun layak dipilih dengan pertimbangan kerja keras yang sudah dilakukannya untuk Indonesia.]  

Kesimpulan yang tepat akan menghasilkan tindakan tertentu. Berdasarkan kasus 2 maka tindakan yang mungkin dilakukan seseorang adalah “Memilih kembali Pak Jokowi sebagai presiden berikutnya“. Dengan pemikiran yang rasionalis holistik bukan blaming idealis, keputusan ini akan diambil tanpa melakukan HATE SPEECH.

朝話すことが面白いです、でもふくざつなトピクですね。

Mengapa membenci pemerintahan Jokowi?

Kita tentu sering terheran-heran mengapa sebagian dari orang Indonesia sangat membenci pemerintahan Jokowi. Namun, keheranan ini sebenarnya gampang dijawab, penyebabnya adalah:

  1. Alasan politik: keinginan untuk berkuasa pada periode selanjutnya, yaitu #gantipresiden
  2. Alasan ideologi: keinginan untuk mengganti sistem pancasila dengan sistem lainnya seperti NKRI BERSYARIAH yang diperjuangkan FUI & FPI, Khilafah yang diperjuangkan HTI, dan Jamiatul Muslimin yang diperjuangkan PKS; atau #gantisistem.

Dan hal yang unik terjadi selama 2014 sampai kini (Januari 2019) adalah alasan politik ideologi ini bersatu dan berpadu dengan agenda yang sama #gantipresiden. Walaupun Pak Prabowo jelas-jelas menolak untuk melakukan #gantisistem, namun bagaimanapun para pejuang #gantisistem adalah garda terdepan yang mengeluarkan IJMAKUSTADs I&II, garda utama dalam memobilisasi masa 212 REUNION yang menghadirkan Capres02 pada podium, dan pasukan siber yang paling gigih menyebar berita yang mendeskriditkan pemerintahan Jokowi di media sosial.

Jika hanya sekedar alasan politik, seharusnya partai politik bisa menempatkan diri menjadi oposisi yang baik. Kritis terhadap pemerintah, Tak perlu sebar HOAX dan berbicara tanpa data. Bicara dengan data dan fakta, kritis habis kebijakan pemerintah tidak apa2. Itu yang dilakukan dengan cerdas oleh Gerindra dan PDIP tahun 2009-2014, sehingga kedua partai ini bisa memenangkan hati rakyat dengan terpilih sebagai partai pemenang pemilu bagi PDIP, dan Gerindra perolehan suaranya naik secara signifikan.

Bagi kelompok-kelompok #antiIdeologiPancasila mendukung gerakan #gantipresiden adalah pilihan tepat mereka, karena mereka merasa organisasi mereka dihancurkan oleh pemerintahan Jokowi dengan terbitnya PERPU yang kemudian menjadi UU ORMAS. Rasa dendam dan terancam atau SURVIVAL OF THE FITNESS atau GARIZAH BAQO adalah landasan mereka mendukung gerakan ini dan membenci pemerintahan Jokowi. Kelompok ini memainkan isu-isu diantaranya:

  1. PEMERINTAHAN JOKOWI MELAKUKAN KRIMINALISASI ULAMA Faktanya: ulama mana yang ditangkapin atau dijeblosin ke penjara oleh Pemerintah Jokowi? TAK ADA. Yang ada adalah HRS yang lari dari proses hukum, tidak siap menghadapi proses hukum. Adakah ustadz atau aktifis HTI yang dijebloskan ke penjara? Di negara Turki banyak aktifis Hizbut Tahrir yang dipenjarakan loh? Tapi tidak oleh Pemerintahan Jokowi. Apakah fakta ini mau diingkari?).
  2. Jokowi berutang banyak untuk pembangunan. Jokowi berutang untuk pembangunan infrastruktur yang dinikmati rakyat. Dengan pembangunan ini distribusi barang dan jasa lebih lancar, waktu tidak banyak terbuang, … Jokowi berutang tapi untuk rakyat bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Salahnya dimana?
  3. Jokowi bekerjasama dengan China dan dekat dengan China. Investro terbesar di Indonesia adalah Singapore, Jepang, Korea Selatan, dan China. Pemerintahan Jokowi dekat dengan semua negara investor itu wajar, karena kita membutuhkan mereka untuk menggerakan roda ekonomi. Tak mungkin kita mengajak China berperang, bisa mati kutu kita. Dekat dengan China adalah wajar, karena China sekarang menjadi negara besar salah satu pemegang haegomoni ekonomi dunia.

Jadi jelaslah bahwa isu-isu yang disebarkan oleh kelompok kebelet #gantiideologi yang diamini oleh kelompok #gantipresiden hanyalah upaya untuk mendeskriditkan pemerintaha saja tanpa landasan logika rasional, mereka hanya menggunakan alasan emosional dan naluri mempertahankan diri.

Jadi alasan sesungguhnya, “Mengapa mereka membenci pemerintahan Jokowi” adalah ini semua karena mereka merasa marah pada diri mereka sendiri, marah kenapa pemerintahan Jokowi bisa didukung rakyat banyak, sementara mereka pendukungnya hanya 7-13 juta saja. Maka opini-opini kebencian pada pemerintah Jokowi pun disebarkan tujuan agar “Perasaan rakyat ikut menderita seperti yang mereka rasakan saat ini”

Jadi sungguh rugi, kita termakan oleh keinginan emosional mereka, lalu kita menjadi sosok-sosok yang lebih suka mencaci dan merasa menderita, dibandingkan jadi sosok yang bergembira menikmati pembangunan. Cuma mau pesan aja, “JANGAN LUPA BAHAGIA!”

your choice with my choice equal to disputation!

My Choice with your choice equal to disputation
Pilpres akan digelar 17 April 2019, “kampret dan kecebong” masih terus mewarnai media sosial kita.  Jenggah! Yap!  universitas dimana sayasalah satu alumninya pernah membuat sebuah grup yang beraneka pilihan, alih-alih berdiskusi sehat tentang program kedua kandidat, yang terjadi malah “debat kusir” berujung pada saling kick off.  Kalau sudah begini apa artinya sebuah grup?   

Apa yang menyebabkan pilpres riuh seperti sekarang? Lebih riuh dari tahun 2004 dan 2009? Sejak 2014 media sosial kita mendapatkan serangan dari para cyber army.  Sejak saat itu media sosial berubah fungsi dari ajang silaturahmi menjadi ajang ‘provokasi‘. 

Hal yang tak bisa kita pungkiri adalah munculnya kelompok-kelompok ideologis dalam barisan cyber army ini.  Kelompok ideologis? Iya, kelompok yang tidak sepakat dengan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia.  Kelompok ini tentu menghendaki alternatif baru untuk menggantikan UUD 1945 dan Pancasila.  Pada pilpres 2019 kelompok-kelompok ini masuk dalam barisan sakit hati terhadap pemerintahan sekarang, karena sentilan-sentilan bahkan jeweran yang dilakukan pemerintah membuat kuping sakit.   Kelompok ini bersatu padu dengan kelompok oposisi untuk bisa menggambil alih kekuasaan dari tangan pemerintahan sekarang.  Melakukan “makar” terang-terangan, rasanya mereka tidak cukup berani, karena dukungan rakyat pada mereka belum bulat.  Pada akhirnya mereka memilih menjadi penumpang gelap dalam demokrasi.   Tak mau ikut dalam demokrasi tapi senantiasa ‘meniup bara’ untuk membuat masyarakat gerah.   Kelompok ideologis ini juga ada yang sepakat dengan demokrasi bahkan menjadi bagian demokrasi itu sendiri dengan mendirikan partai politik resmi, namun mereka menggunakan demokrasi tersebut untuk menggantikan UUD 1945 dan Pancasila.  Mereka memilih menjadi bagian dari pengemudi demokrasi, yang kemudian akan menghancurkan demokrasi itu sendiri.  Inilah akar penyebab dari RIUHNYA PILPRES 2019.

Jika rakyat Indonesia menerima DEMOKRASI sebagai jalan untuk mewujudkan Indonesia Damai Sejahtera.  Jika rakyat Indonesia menerima UUD1945 dan Pancasila sebagai bagian dari IJMAK ULAMA 1945.  Maka….rakyat Indonesia akan menjalankan pesta demokrasi ini dengan gembira, rakyat Indonesia akan fokus pada program-program kerja yang ditawarkan para capres.

Namun, karena sebagian rakyat Indonesia masih punya AGENDA IDEOLOGI.  Maka….kompor-kompor akan senantiasa memberikan panas yang membuat kita gerah.  

28-10-1928 vs 28-10-2018 #90tahun

Sembilan puluh tahun yang lalu para pemuda dari berbagai suku, ras, dan agama mendeklarasikan “PERSATUAN DAN KESATUAN INDONESIA” Satu tanah air, bangsa, dan bahasa….INDONESIA.

Sampai hari ini pada 28-8-2018 kita masih terkejut dengan pengibaran bendera berlafadz tauhid pada hari santri dibeberapa daerah di Priyangan Timur, di satu wilayah disertai pembakaran, kemudian dilanjutkan dengan aksi dibeberapa kota yang tentu saja dikomandoi oleh aktifis HTI dan gambungan dari simpatisan dalam persaudaraan 212, dan terakhir di Poso dengan insiden penurunan merah putih pengibaran bendera berlafadz tauhid berwarna hitam plus ada pedangnya, yang menggambarkan bendera ini bendera lainnya tidak sama dengan bendera sebelumnya dan bukan bendera milik HTI.  Tampak bahwa perjuangan pembentukan NEGARA ISLAM di Indonesia tidak diperjuangkan oleh HTI saja, ada banyak kelompok.

Ada yang bertanya, “Apakah salah memperjuangkan tegaknya TAUHID di Indonesia, lalu mengajak orang-orang untuk menegakkannya? Pertanyaan selanjutnya, “Apakah selama ini TAUHID tidak ditegakkan di Indonesia? Apakah Indonesia kurang memfasilitasi warganya untuk melaksanakan ketauhidan? Apakah jika tegakknya TAUHID diperjuangkan kembali di Indonesia, Indonesia akan masuk pada fase seperti 1950-1970 yang hidup dalam ketakutan karena gerombolan DI/TII?”

Insiden demi insiden akan terus terjadi pada masa depan, entah itu memang didisain, atau sekedar kecelakaan, atau didesain untuk terjadinya kecelakaan – by design, by accident, or by design for accident-.  Hari ini kita melihat sebuah pola: Ketika insiden itu terjadi, maka akan dilanjutkan dengan penyebaran opini, untuk menarik perasaan umat, menstimulus alam bawah sadar dengan kata-kata misalnya untuk kasus (1) pembakaran bendera berlafadz tauhid: kata-kata yang disebarkan dalam opini adalah “Gak tergerak hati melihat bendera tauhid dibakar, maka iman lemah“.   Untuk kasus (2) pengutipan al maidah oleh Ahok,  kata-kata yang disebarkan dalam opini adalah “Al qur’an dinistakan, masih diam saja, tidak punya iman“.  Setelah hati atau alam bawah sadar mereka digerakkan dengan kata-kata tersebut, maka dengan mudah ikut melakukan aksi-aksi damai yang digelar.  Dari aksi damai memang bisa berbuah jadi kudeta? Hemm…. lebih baik kita coba telaah dulu gerakan-gerakkan ideologi transnasional ini sebelum membahas lebih lanjut semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan.

Gerakan ideologi transnasional, katakanlah Hizbut Tahrir (HT) mempunyai tiga marhalah (tahapan) dakwah, saya coba kaitkan ketiga marhalah ini dengan konteks Indonesia yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiga tahapan dakwah ini lahir dari proses ijtihad seorang ulama, yang tinggal di Al Quds kemudian berpindah-pindah ke Yordan, Yaman….wilayah timur tengah lainnya, namun belum pernah menyaksikan islam di Indonesia.

(1) Marhalatul tasqif (Tahap Pengkaderan)

Pada tahap ini terjadi perekruitan anggota atau kader HTI.  Memulainya di Bogor sekitar tahun 1980-an oleh Abdurahman Al Bagdadi (sekarang sudah keluar dari HT), dengan bantuan Mama Abdullah bin Nuh (tokoh NU yang sangat dihormati warga Bogor) mengajar pada para santri diantaranya ada mahasiswa IPB.  Mahasiswa IPB saat itu menjadi kelompok dakwah awal (kelompok halaqoh ula, salah satu anggota dikelompok ini adalah Muhammad Al Khatath-Gatot Saptono, ada sekitar 6 orangan anggota halaqoh pertama ini).  Perekrutan anggota tentu saja tidak sebatas halaqoh ula tapi dikembangkan kelompok-kelompok halaqoh lainnya.  Badan Kerohanian Islam (LDK IPB) dan Asistensi Agama di IPB menjadi pintu masuk perekruitan anggota-anggota baru secara formal menggunakan fasilitas kampus, dari sini terbentuk kelompok halaqoh lagi.  Selain itu secara informal juga digunakan pengajian-pengajian rumah dimana para anggota HTI ada ditempat tersebut.  Agar dakwah HT punya lingkup nusantara, maka BKI menginisiasi pendirian FSLDK se-Indonesia (Forum Silaturahmi Dakwah Kampus).  Melalui FSLDK ini kader HTI di Bogor dikirimkan ke berbagai kampus untuk membuat halaqoh ula di wilayah-wilayah tersebut.  Perekrutan anggota mirip dengan sistem MLM,  setiap upline punya downline.  Sistem kaderisasi ini terus berlanjut, sampai hari ini.  Karena suatu gerakkan tidak akan hidup tanpa kaderisasi.  Kampus terutama kampus PTN ternama seperti IPB, ITS, UGM, UNPAD, UNHAS, IKIP MALANG, Lembu Mangkurat, dll dijadikan sebagai lahan bagi kaderisasi anggota HTI.  Kenapa kampus? Kenapa kampus umum? Sebetulnya kampus di bawah departemen agama pun jadi sasaran, namun pergerakan terbatas pada prodi-prodi umum atau non agama, dan hujahnya terpatahkan oleh ahli-ahli agama di kampus2 islam.  Kampus di bawah Dikti yang pengetahuan agama islamnya masih minim ditambah ghiroh tinggi jurusan prodi umum belajar agama, maka jadi semacam simbiosis mutialisme. Tambah lagi kondisi mahasiswa di PTN Favorite dengan kepintaran luar biasa, biasanya jago mikir tapi gak pandai dalam seni, budaya, dan olah raga, mereka lebih memilih kegiatan dalam mengisi waktu luang dengan aktifitas berpikir juga. Mahasiswa dijadikan sasaran, karena disadari bahwa semua kebangkitan di Indonesia pelopornya para pemuda, para mahasiswa, termasuk 1908 Boedi Utomo adalah para mahasiswa STOVIA, lalu 1928 Soempah Pemoeda, lalu tumbangnya orde lama bahkan tumbangnya orde baru, semua mahasiswa berperan.  Inilah sebabnya mahasiwa jadi sasaran. Pada tahapan ini tak ada yang akan menyadari bahwa gerakan ini adalah gerakan politik yang berbahaya, orang hanya menyadari ini pengajian islam, bagus! tujuan politik disampaikan tapi aktifitas/kegiatan politik tidak ada karena tahapannya masih syiriah (sembunyi-sembunyi), untuk memperkuat kaderisasi dan memperbanyak anggota.

hti.png

(2) Marhalah tafaul (tahap berinteraksi)

Setelah cukup kuat, HTI dari tahun 1980-an sampai tahun 1990-an sudah menyebar ke berbagai kampus di Indonesia, keran reformasi juga terbuka.  Maka pada awal tahun 2000-an tahapan kedua dimulai.  Tahapan berinteraksi awal adalah mengenalkan jati diri HTI sebagai partai internasional melalui berbagai kegiatan aksi damai atau masirah pada moment-moment tertentu misalnya hari kartini/ibu, hari runtuhnya daulah islamiyah, dll.   Selanjutnya aksi damai bergerak pada menyikapi isu-isu yang berkembang di Indonesia misalnya kenaikan BBM, Freeport, perubahan PTN menjadi PTNBH, dll.   Tak jarang demo atau aksi damai juga menyangkut kebijakan-kebijakan luar negri Indonesia seperti Palestina, Suriah, dll.  Selain aksi damai juga digelar seminar dan konferensi dengan terang-terangan ke masyarakat, INI HTI penyelenggaranya, pada tahap kedua inilah HTI mulai dikenalkan, dan bagaimana semua orang bisa memiliki HTI tanpa harus menjadi anggotanya, jika jadi anggota terlebih lagi sebuah anugrah.  Tahapan ini harapannya masyarakat mengenal HTI dan perjuangannya.  Lalu mengajak masyarakat untuk bergabung memperjuangankan apa yang diperjuangkan HTI dengan atau tanpa bergabung menjadi anggota.  Maka dalam setiap aksi damai atau kegiatan publik HTI selalu mengundang peserta dari luar HTI.  Target dari tahapan ini adalah kesatuan dan persatuan perasaan dan pemikiran umat agar mau hidup dibawah naungan khilafah islamiah.  Untuk memenangkan pertarungan ini pada umat maka dibuatlah slogan-slogan dakwah yang akan mudah diingat umat, misalanya:  PEMERINTAHAN ISLAM VS PEMERINTAHAN KUFUR,  PEMERINTAHAN DZALIM, PEMERINTAHAN PRO ASENG-ASING, PEMERINTAHAN AUTOPILOT, DLL. Kok yang diserang pemerintah? Ya, jika rakyat masih percaya sama pemerintah, sangat sulit bagi mereka untuk meraih kekuasaan.  Namun untuk umat mereka pun membuat jurus-jurus dakwah seperti: Al Liwa dan Ar Rayah adalah bendera tauhid, bendera islam, lambang kesatuan umat islam yang sah, bendera lainnya bukan bendera umat islam.  Nasionalisme adalah ancaman dan pemecah belah umat islam.  Sistem khilafah adalah solusi atas semua masalah yang ada sekarang dari mulai kemiskinan, ketidakadilan, termasuk masalah keluarga yaitu tingginya perceraian.  Sistem khilafah adalah sistem islam sistem yang diridhoi Alloh, barang siapa yang tidak mau hidup dalam sistem khilafah maka dia bukanlah muslim.  Alam bawah sadar umat islam disentuh dengan ini semua, sehingga perasaannya bisa dikuasai untuk bergerak ke arah mana mereka harus bertindak.

(3) Marhalah tatbiq li ahkamil syari (tahap menegakkan hukum islam)

Sebelum mendirikan kekhilafahan islam, maka harus dipastikan terlebih dahulu:

  1.  “Apakah umat islam sudah benar-benar TIDAK PERCAYA PADA PEMERINTAHAN SAH? Berapa banyak umat islam yang seperti itu?”   Pastikan bahwa jumlah umat tersebut mampu digerakkan untuk aksi damai yang boleh jadi akan memakan waktu berhari-hari demi membuat ‘chaos’ situasi.
  2. Faktor apa yang membuat umat islam tidak percaya pada pemerintahan yang sah? Pastikan bahwa faktor yang membuat ketidakpercayaan itu bersifat ideologi.  karena mereka menghendaki berdirinya sistem islam bukan sekedar #gantiPresiden atau hanya tergerak karena dengan slogan #belaIslam #belaTauhid tapi pemikiran dan hatinya masih #NKRIPancasilaHargaMati.
  3. Apakah HTI yang menjadi pemimpin dalam menggerakan umat yang menuntut pembaharuan ini?  Pastikan komando di tangan HTI.
  4. Bagaimana posisi militer? Pastikan militer berpihak pada HTI atau paling tidak netral.  Jangan sampai militer berpihak pada pemerintah.  Oleh sebab itu berdakwah pada militer menjadi target dari HTI juga.
  5. Bagaimana dengan posisi Indonesia dengan negara lain? Pastikan bahwa Indonesia bebas campur tangan asing/aseng, mandiri dari interfensi negara Asing atau Aseng.

Jika hal-hal di atas sudah dipastikan, maka proses pengambil alihan kekuasaan melalui umat akan berjalan mulus.  Bendera merah putih dapat dengan mudah diturunkan dan diganti dengan Al Liwa dan Arrayah tanpa menghadapi protes dari rakyat, hadangan dari militer, dan pencegahan dari Asing/Aseng.  Umat akan menyerahkan kekuasaan pada HTI untuk membuat UU dan memilih kholifah.  Siapa kholofah yang akan dipilih?  Syarat afdholiyah dari seorang kholifah adalah kemampuan sebagai mujtahid, selain syarat wajib muslim, baligh, sehat, tidak cacat.  Maka berdasarkan syarat afdholiyah tidak mungkin Prabowo dipilih jadi Kholifah, dan kecil kemungkinan juga Ustadz HRS memenuhi syarat afdholiyah ini.  Jika di Indonesia tidak ditemukan yang ideal, maka boleh jadi Kholifah akan dipegang oleh orang di luar Indonesia kemungkinannya adalah Amir Hizb Tahrir Internasional yang memenuhi syarat.  Setelah Kholifah terpilih maka barulah penataan struktur kenegaraan dan pemberlakuan UU, HTI sudah mempersiapkan bagaimana struktur daulah dan bagaimana UU yang akan diberlakukan di negara ini.  Siapa yang mengisi struktur kenegaraan, bisa siapa saja ya! tapi prioritas tentu saja pada para anggota Hizb. Tahrir, bisa Hizb. Tahrir di Indonesia bisa juga dari luar Indonesia yang memiliki kapabilitas mengisi struktur daulah tersebut.  Lalu jika daulah kekhilafahan islam berdiri di Indonesia, bagaimana dengan Demokrasi, Pancasila, dan Kebudayaan Indonesia yang saat ini ada? Demokrasi dan pancasila tentu akan menjadi ajaran yang dilarang disebarkan di tengah masyarakat.  Adapun dengan budaya, maka aturannya akan mengikuti aturan islam yang ada pada kitab nizomil ijtimai’ fii islami yaitu wanita jika keluar rumah harus menutup aurat dan menggunakan abaya (jilbab), kehidupan wanita dan lelaki dipisah secara mutlak, wanita hanya berkumpul dengan para wanita saja tidak bebas berinteraksi dengan para pria.  Beberapa tradisi budaya yang mengandung warisan nenek moyang akan dilarang.  Patung-patung di Jakarta dan beberapa kota mungkin juga akan diruntuhkan.  Tempat ibadah bagi umat selain islam akan diperketat ijinnya.  Non muslim akan dimintakan jizah yaitu pajak khusus, jika tak mau membayar pajak itu dipersilahkan keluar dari negara ini. Daulah islamiyah atau kekhilafahan islam adalah negara untuk muslim dan oleh muslim, non muslim selama membayar jizyah dan mengikuti aturan boleh tinggal di negara ini.

Semoga paparan ini menyadarkan kita semua, bagaimana harus bersikap terhadap situasi dan kondisi yang ada.  Sekali lagi insiden demi insiden akan terjadi baik  – by design, by accident, or by design for accident-.  Lalu insiden ini akan dimanfaatkan untuk menyatukan “perasaan umat” dengan pengemasan perang opini.  Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan aksi-aksi damai.  Ini adalah bagian dari tahap tafa’ul, berinteraksi dengan masyarakat, tahapan sebelum hukum islam diterapkan.

Dan patut juga diingat, bahwa Indonesia pun lahir dari IJMAK ULAMA tahun 1945.  Ulama-ulama dari NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam (Masyumi) dll menyepakati demi kemashlahatan umat islam Indonesia, UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang beragam suku, ras, agama. Sebagai orang yang miskin ilmu agama, maka kewajiban kita menjadi mutabii, atau pengikut.  Pengikut ulama siapa? Ulama Timur Tengah yang menerapkan islam sesuai konteks timur tengah, atau ulama indonesia yang menyerap ilmu di timur tengah, namun berijtihad dalam penerapannya agar sesuai dengan konteks budaya Indoensia? Saya pribadi lebih memilih tsiqoh pada para ulama Indonesia.  Ulama itu beda ya dengan ustadz, ulama itu harus ngerti bahasa arab, ulumul qur’an ulumul hadits, ushul fiqh, dan umumnya punya tafsir selain menguasai tafsir dari para mufashirin sebelumnya.     SELAMAT HARI SUMPAH PEMUDA!

Emak-emak berpolitik?

Muncul beberapa grup politik yang anggotanya emak-emak.  Emak-emak berpolitik apa salah? Tidak sih, namun ketika terjun menjadi bagian masyarakat yang sadar politik ada beberapa rambu-rambu yang harus emak-emak ini patuhi.  Mengapa seperti itu? Ya, agar emak-emak tidak “kabawa ku sakaba-kaba” dalam bahasa sundanya adalah TIDAK TERBAWA ARUS.  Jika emak-emak terbawa arus bisa bahaya, nanti kebingungan mau belok ke kiri kasih sen ke kanan…..  Jadi apa yang harus disiapkan emak-emak ketika ikut mengharubirukan perpolitikan di Indonesia.

(1) Kudu Paham IDEOLOGI GLOBAL dan derivatnya

Pahami hiruk pikuk ideologi yang mendasari perang politik.  Emak harus paham ideologi Kapitalisme, Sosialisme, dan Islamisme berserta turunan dari Ideologi itu.  Ini pengetahuan global tapi sangat mendasar yang harus emak-emak pahami.  Tanpa memahami perbandingan ideologi Kapitalisme, Sosialisme, dan Islamisme, tanpa memahami derivat dari ideologi ini pada sistem ekonomi dan sosial; maka emak-emak hanya akan jadi KANTONG KRESEK yang terbang ketika angin berhembus, sobek ketika bawaan keberatan, dan  dikesek-kesek ketika sudah tidak terpakai, hanya sebatas dijadikan wadah sampah, bahkan tak laku dalam perdagangan daur ulang.  Loh, kok bisa jadi kantong kresek begitu.  Itulah kejamnya politik.  Emak-emak SARACEN yang ditangkap baru-baru lalu adalah contohnya mereka nyebur ke politik tanpa pengetahuan perbedaan IDEOLOGI (MABDA INI).  Jadi, kalau emak mau nyebur ke politik ya BELAJAR DASAR-DASAR IDEOLOGI GLOBAL BERSERTA DERIVATNYA DULU.

(2) Kudu paham Sejarah perpolitikan Indonesia dari masa ke masa + Ushul Fiqh buat Emak yang muslimah

Pahami konteks budaya lokal Nusantara dalam perpolitikan.  Memahami ini berarti Emak harus paham banget sama sejarah Indonesia.  Hayo dulu waktu SD-SMA udah baca berapa buku Sejarah? Jangan-jangan modalnya hanya buku pelajaran sejarah yang itu pun jarang Emak baca.   Nih, saya kasih tahu karena saya dari kecil kerjaannya bacaain buku sejarah dan biography tokoh-tokoh sejarah, dan sejak kecil ortu saya mengajarkan prinsip  “sejarah untuk dilupakan” tapi “sejarah harus jadi kenangan agar bisa belajar dari masa lalu untuk masa depan” .  Saya kasih tahu ya: Sejak 1905 atau 1908 misi perpolitikan Indonesia dicanangkan.  Melawan Belanda gak lagi pake pedang berhadapan langsung FACE TO FACE, tapi lebih elegan menggunakan pemikiran, gelar diskusi, gelar orasi atau pidato, dan gelar tulisan baik di media massa maupun berupa buku.  Buku pun dari buku serius atau non fiksi sampai buku-buku fiksi bahkan puisi.  Pemikiran kemerdekaan dan nasionalisme terus mengembang.  Perkumpulan-perkumpulan pemuda dan organisasi tumbuh pesat.  Sampai akhirnya Jepang melakukan inisiasi menyatukan semua perkumpulan dan organisasi tersebut dalam BPUPKI  (独立準備調査会 = どくりつじゅんびいちょうさか=Dokuritsu Junbii Chōsakai).  Lalu BPUPK berubah setelah Pemboman Hiroshima dan Nagasaki yang dikenal dengan Perang ……..[apa coba??? jawabannya bukan perang bintang ya!]  menjadi 独立準備委員会 =どくりつじゅんびいいいんかい=Dokuritsu Junbi Iinkai、dalam bahasa Indonesia disebut ……..[Hayo apa coba???].  Perkumpulan organisasi, tokoh, dan perkumpulan seindonesia menyepakati PANCASILA sebagai dasar negara.  Pancasila yang memuat lima sila menggambarkan akomodasi dari ideologi kapitalisme “Kemanusiaan yang adil dan Beradab, Permusyawaratan Rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebujaksanaan dalam permusyawartan dan perwakilan”, ideologi sosialisme “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, Islamisme “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang semua ideologi itu dirangkum dalam “PERSATUAN INDONESIA”.   Pancasila hasil kompromi? Eit, Jika Emak seorang muslim maka dalam terjun ke politik Emak juga perlu pengetahuan tentang USHUL FIQH.  Nah, dalam Ushul Fiqh itu ada Ijmak Ulama.  Pancasila disepakati oleh para Ulama yang saat itu menjadi wakil umat Islam.  Bisa Emak sebutkan siapa saja nama ulama tersebut? Bahkan Ulama itu masuk PANITIA SEMBILAN BPUPKI, Emak!  [Daripada Emak harus minum Puyer bintang tujuh, ini saya kasih PIAGAM JAKARTA hasil perumusan BPUPKI, coba Emak tebak siapa saja Kyai yang ada di situ!]

300px-Naskah_Asli_Piagam_Jakarta.jpg

PPKI yang menghasilkan pancasila yang sekarang ada di dinding depan kelas kita dulu dan anak-anak kita sekarang, itu disahkan tanggal berapa mak? [Inget aja Mak, pembukaan ASIAN GAMES tanggal berapa?].  Para Ulama pun masih menjadi anggota PPKI.  Jadi Emak-emak muslim, menurut ushul fiqh, PANCASILA ITU HASIL IJMAK ULAMA 1945.  Ijmak Ulama teh salah satu hukum syara.  Karena ketika para ulama ber-Ijmak tidak mungkin mereka bersepakat untuk menjerumuskan umat dalam ke-dhoror-an.  Oleh sebab itu, pahami sejarah, sehingga ketika berpolitik Emak gak menjadi orang yang menolak PANCASILA sebagai dasar NKRI dan menyatakan pancasila sebagai THOUGUT, KAFIR, SYIRIK, dll.  Kalau EMAK muslim mau ubah pancasila silahkan emak suruh Para Ulama untuk mengeluarkan IJMAK!  Dengan modal ini Emak akan berpolitik secara santun, dengan tujuan menjaga KEUTUHAN NKRI berlandaskan PANCASILA. Bukan sebaliknya politik BABI BUTA yang menghancurkan NKRI dan PANCASILA.

(3) Cerdas melihat fakta

Terjun ke politik selain dua pengetahuan di atas, juga emak harus cerdas melihat fakta.  Fakta didepan mata harus dilihat dari berbagai sisi dan diprediksi lalu diinkuiri fakta tersebut motif ideologinya apa?  Tanpa kecerdasan ini Emak hanya akan jadi orang yang ikut-ikutan saja.  Jika ikut-ikutan saja ya EMAK HANYA AKAN JADI KANTONG KERESEK.  Contohnya bagaimana? Contohnya nih Mak, Gerakkan #2019GantiPresiden.  Emak jangan dulu main ikut-ikutan karena Emak SEBEL sama Pak Jokowi yang Krempeng tapi Kerja Keras, jangan hanya benci sama Pak Jokowi yang sunyam senyum saja tapi bisa bangun infrastruktur banyak, jangan hanya sebel DOLLAR naik padahal keluar negeri atau lihat uang dollar aja gak pernah, jangan sampai hanya karena telur naik di jelang hari raya emak protes sama Jokowi padahal setiap jelang hari raya kebutuhan selalu naik siapapun presidennya.  Jangan hanya karena sebel-sebel seperti itu lalu EMAK ikut-ikutan gerakan TAGAR GANTI PRESIDEN.  Emak harus analisis secara ideologi, gerakkan itu siapa inisiatornya, motif tujuannya apa, adakah kepentingan ideologi di sana, apa untungnya gerakkan itu bagi PERDAMAIAN DAN KEDAMAIAN BANGSA DAN NEGARA?.  Setelah jelas semuanya baru emak putuskan ikut-ikutan tagar itu? atau Emak lebih baik ikutan tagar baru yang lebih elegan misalnya #PERMAKBODI #EMAKWARASPILIHJOMIN dan grup lainnya yang saya tidak tahu maklum saya tidak jadi anggota grup seperti itu ya Mak! atau mendingan ikut meningkat keterampilan memasak, kelas YOGA, atau kelas Parenthing?  Ingat ya, Emak, ikut-ikutan berpolitik….boleh saja! Namun jangan sampai jadi KANTONG KRESEK ya, Mak!  Kalau saya pribadi sebagai EMAK lebih enak nonton dunia politik sambil ngeteh dan menikmati brownies yang legit buatan AMANDA, produksi mertua-mantu.

#わかりました:Mengapa bisa militan?

Saya pikir setelah 10 Agustus tagar akan berganti ternyata tagar tersebut tidak berganti juga jadi #2019PrabowoPresiden untuk melawan #2019Jokowi2Periode atau #2019JokowiTetapPresiden.  Deklarasi atas tagar ganti presiden tanpa menyebutkan siapa penggantinya terus dikumandangkan,  pertanyaannya “Mengapa gak mau ganti tagar? Mengapa sebagian masyarakat mendukung tagar tersebut?

Sebelum membahas dua pertanyaan ini.  Mari kita bahas siapa deklarator dari hastag ini?  Tentu kita sudah tahu hastag ini dipopulerkan oleh Kader PKS tercatat sebagai ketua dan si ibu mantan artis 80-an juga relawan pemenangan PILKADA DKI Jakarta yang penuh ancaman dari mulai ancaman “Haram Pilih Pimpinan Kafir [padahal sistem Indonesia bukan berdasarkan syariat Islam bahkan mereka menyebutnya sebagai sistem kafir atau thougut, tapi kok pemimpinnya dilarang orang kafir??]” – INI PERANG AYAT, ketika ancaman ini tidak mempan dilakukan ancama berikutnya “LARANGAN MENYOLATKAN JENAZAH PEMILIH AHOK” — ini Perang Mayat.   Untuk memastikan bahwa masyarakat takut dengan ancaman “Ayat dan Mayat” mereka melakukan “Tamasya Al Maidah”, dalam Tamasya ini  mereka ibarat para pembusur yang siap memuntahkan anak panah kepada siapa saja yang membandel.  Seperti halnya PILKADA DKI dengan gerakan 212, gerakan hastag ini pun didukung oleh HTI dengan tambahan tidak hanya presiden yang ganti tapi juga sistem [klik di sini!] “Ganti Rezim Ganti Sistem. Ibarat lalu lintas, diperlukan sopir yg baik dan aturan lalu lintas yg baik untuk terwujudnya kondisi lalu lintas yg baik, lancar, aman dan menentramkan – Jubir HTI.  

Mengapa HTI ikut mendukung gerakan ini? Bukankah bagi anggota HTI “Haram Memilih Pemimpin dalam Sistem Kafir, sehingga anggota HTI diwajibkan GOLPUT.” Pertanyaan ini bisa dijawab dari tontonan video ini [–> KLIK DI DISINI BENARKAH HTI MENUGANGGI?].  Lihat pada detik 7.45 -8.08   “Saya kira kita harus memiliki pemimpin yang dia melindungi masyarakat, melindungi umat, bisa menopang atau bisa mendukung dakwah, memperlancar dakwah, bukan justeru sebaliknya menghambat dakwah bahkan sampai membubarkan kelompok dakwah begitu.  Nah, Penguasa yang menghambat dakwah bahkan membubarkan kelompok dakwah ini saya kira penguasa yang tidak selayaknya terus kita dukung.”

Bukti digital baru menuju pada PKS sebagai inisiator gerakan hastag dan HTI yang bersatu ikut memperjuangkan.  Saya coba mencari bukti digital untuk komponen lainnya seperti FUI/FPI tampaknya belum secara jelas ada mendukung hastag ini, karena kubu FUI/FPI atau PA212 cukup konsisten merekomendasikan #PrabowoPresiden.   Dengan melihat siapa pemain hastag ganti presiden, maka kita bisa menjawab pertanyaan “Mengapa sebagian masyakat mendukung gerakkan tagar ini?”  Jawabannya adalah (1) Keinginan berkuasa atau memegang posisi penting pada pemerintahan Indonesia, posisi strategis sebagai Presiden.  Mereka berkaca dari TURKI, Erdogan ketika menjadi Perdana Mentri kekuasaannya ternyata tidak absolute, namun ketika jadi Presiden dia bisa membubarkan sistem parlementer, ini karena rakyat lebih mendukung posisi Presiden dibandingkan ketua parlementer seperti MPR atau DPR.  Kekuasaan absolute yang bisa mengatur rakyat dengan kekuatan ABRI ini tentu menjadi incaran PKS. Alasan selanjutnya (2) Balas dendam karena pemerintah telah membubarkan status ORMAS mereka.

Lalu mengapa mereka tak mau ganti tagar menjadi #2019PrabowoPresiden? PKS adalah partai politik transnasional mempunyai garis komando dengan Ikhwanul Muslimin (IM) yg dikomandoi Yusuf Qadrawi, tujuan dari partai ini adalah membentuk Jamiatul Muslim, ini mirip sistem khilafah ala hizbut tahrir yaitu penyatuan negeri-negeri muslim dalam satu komando internasional.  Perjuangan PKS atau IM dilakukan dengan mulai mengambil alih jabatan-jabatan strategis di negara-negara muslim dari mulai walikota/bupati, gubernur, sampai presiden.  Jika negeri Muslim seperti Malaysia, Indonesia, Turki juga negara-negara lainnya dikuasai oleh kader-kader IM maka aliansi Jamiatul Muslimin akan mudah terbentuk.  Jamiatul Muslim ini akan melawan haegomoni USA yang mengusung Kapitalis Liberalis Demokrasi.  Tampaknya PKS melihat Pak Prabowo pada saat ini, setelah tidak memilih capres rekomendasi Ijmak Ustadz, tidak mampu mereka kendalikan.  Bahkan sebaliknya, Pak Prabowo yang nasionalis dan cinta NKRI ini malah membalikkan posisi memanfaatkan mereka.  Inilah sebabnya tagar tersebut bertahan.  Bagi HTI sendiri tidak terlalu penting siapa presidennya, yang paling penting Presiden itu memberikan kebebasan untuk mendakwahkan KHILAFAH dan #GANTISISTEM diberikan ijin #DEMO dan menggelar acara-acara seminar dan konferensi #KHILAFAH.  Pemerintahan Pak Jokowi dianggap mematikan dakwah khilafah mereka, mereka pun tidak yakin Pak Prabowo akan mendukung ide khilafah.  Inilah sebabnya mereka mendukung hastag ganti presiden bukan #2019PrabowoPresiden atau #2019TetapJokowi.  Gerakan ini sebenarnya bisa mengancam tidak hanya pada Jokowi tapi juga pada Prabowo kalau terpilih.  Berikut bukti digital ancamannya.

Screen Shot 2018-09-01 at 03.29.12

Kenapa gerakkan ini kok kader-kadernya militan ya? Pertanyaan itu sering dilontarkan pada saya.  Sebagai “pakar mantan” saya cuma bisa jawab, (1) karena DORONGAN IDEOLOGI.  (2) karena cuci otak dalam liqo/halaqoh tiap minggu. (3) karena penutupan keterbukaan berpikir.   Yuk, kita bahas satu-satu!

  1. Dorongan ideologi.  Mereka diyakinkan bahwa sistem yang dianut Indonesia dengan Pancasila dan Demokrasi adalah sistem bathil, sistem kufur, sistem thogut.  Sistem yang tidak sesuai dengan teks al qur’an, hadits, dan ijmak shahabat.  Mereka diyakinkan bahwa sistem yang dianut Indonesia saat ini tidak sesuai dengan contoh Rasulullah saw dan para Shahabat, oleh sebab itu perlu dibubarkan dan diganti dengan sistem islam.  Para pejuang sistem ini dijamin surga, dikatagorikan sebagai mujahid, dan orang-orang Idealis . Adapun para pejuang Pancasila dan Demokrasi dianggap mereka sebagai orang-orang Pragmatis atau Liberal bahkan tidak jarang mereka melontarkan perkataan “munafik” dan “komprador” pada umat islam yang memperjuangkan Pancasila dan Demokrasi. Hal yang mereka lupakan, “NKRI dan Pancasila lahir dari Ijmak Ulama 1945, ada ulama dari Masyumi, NU, Muhammadiyah, dan lainnya.  Semua ulama dengan komponen bangsa lain bersepakat menerapkan ideologi Pancasila dan NKRI.  Ulama saat itu menyepakati ideologi negara Indonesia dengan dasar kepentingan umat islam. Selayaknya kita sebagai umat mempercayai keputusan ulama, karena Ulama adalah pewaris para Nabi SAW”.   Dorongan ideologi yang membabi buta, melupakan konteks dimana mereka tinggal.  Bahkan mereka lebih percaya pada ulama-ulama yang tinggal di Timur Tengah untuk mengatur gerak dakwah di Indonesia, ketimbang petuah para ulama Indonesia.  Ulama timur tengah pemimpin IM dan HT mengatur gerak dakwah di Indonesia, menyamakan Indonesia dengan kondisi masyarakat timur tengah menciptakan gejolak.  Sementara para ulama Indonesia yang tidak sesuai kemauan mereka, mereka sebut sebagai ULAMA SU [ 1, 2, 3, 4, Astagfirullah….keji bukan?].
  2. Liqo/halaqoh adalah kegiatan rutin 2 jam dalam satu minggu.  Pada kegiatan ini para kader atau anggota PKS/HTI diberi asupan pemikiran.  Tujuannya menjaga agar kader tidak terpengaruh pemikiran dari luar gerakkan dakwah mereka.  Bisa dikatakan kegiatan ini merupakan kegiatan cuci otak agar pemikiran dan langkah mereka sama.  Opini yang dikeluarkan setiap anggota sama.  Apa yang harus dilakukan di masyarakat maya dan real sama.  Anggota yang jarang liqo/halaqoh pemikiran dan langkahnya boleh jadi menyeleweng dari khittah (garis komando) mereka.  Oleh karena itu peraturan liqo/halaqoh ini sangat ketat.  Liqo/halaqoh ini wajib dihadiri, dan diberi sanksi jika tidak hadir tanpa uzur syari’. Sanksi terberat adalah dikeluarkan.
  3. Menutup keterbukaan berpikir.  Selain liqo/halaqoh juga ada mutaba’ah.  Kegiatan ini diisi dengan (1) mengecek  EFEKTIFITAS OPINI MINGGUAN YANG DISEBARKAN PADA MASYARAKAT dengan pertanyaan “sudah sebar opini dimana saja? sasarannya siapa, lembaga mana? efektif atau tidak penyebaran opini tersebut? siapa yang berhasil direkrut atau menyetujui opini ini?  (2) menegur, para anggota yang dianggap beropini atau bertindak tidak sesuai dengan yang digariskan partai (gerakan islam ini) akan ditegur bahkan disalahkan.  Tidak ada kebebasan berpikir dan berpendapat.  Pikiran dan pendapat anggota/kader harus sama dengan pikiran/pendapat partai.  Jika membandel, maka diberi sanksi….sanksi terberat yaitu dikeluarkan.

Jadi, sebagai warga masyarakat yang masih cinta hidup di Indonesia.  Hidup damai dengan Pancasila warisan para Ulama45.  Maka sebaiknya berhati-hati dengan gerakan-gerakan ini.  Semoga #わかりました。

 

Jokowi Amin atau GOLPUT? #saveNKRI

Jokowi Amin….. (nb. kalau saya membaca frasa ini, serasa do’a berkah untuk sebuah pertanyaan, “Siapa Presiden Indonesia 2019-2024? insyaalloh “Jokowi! Aamiin!”).  Hal yang sama jika Prabowo berpasangan dengan Amien Rais, frasanya menjadi “Prabowo Amien”

Bagi saya pribadi pasangan Jokowi Amin cukup mengagetkan, karena sejak awal saya menduga Pak Mahfud MD yang akan berpasangan dengan Pak Jokowi.  Pak Mahmud MD tidak diragukan lagi keilmuan dalam soal ketatanegaraan dan agama.  Namun gelarnya beliau belum nyampe Kyai atau Ulama.  Partai koalisi Jokowi yang tidak pernah membahas ‘ijmak ulama’ pada akhirnya memilih seorang Kyai seorang ulama untuk mendampingi Jokowi. Sementara partai oposisi yang sudah melakukan Ijmak Ustadz sudah mengeluarkan dua nama Ustadz yang dipilih, pada akhirnya berlabuh pada sosok Pengusaha Muda.

Secara pribadi, saya menghaturkan terima kasih kepada Jokowi dan Partai Koalisinya yang menempatkan kepentingan bangsa Indonesia, bagaimana PILPRES dapat berjalan bukan hanya aman, namun juga damai dan tentram serta gembira.  Terima kasih yang sangat dalam juga untuk Pak Prabowo, Bapak telah menunjukkan secara cermat keluar dari tekanan yang begitu menghimpit demi keutuhan NKRI Pancasila juga. Brovo Jenderal, from the bottom of my heart i salute you

Hal yang menarik adalah pilihan partai koalisi Jokowi terhadap Pak KH. Ma’ruf Amin.  Menyandingkan antara Ulama dan Umaro.  Saya sendiri follower beberapa tokoh yang punya pandangan beragam tentang posisi ulama dan umaro dalam pemerintahan (islam khususnya), dalam diskurs ini paling tidak ada dua pendapat yaitu:

  1. Pemisahan ulama dan umaro.  Umaro atau pemimpin pemerintahan haruslah orang yang ahli dalam manajemen pemerintahan yang dibuktikan dengan pernahnya menjabat di pemerintahan level walikota, gubernur, pada akhirnya presiden.  Adapun ulama posisinya sebagai dewan penasehat umaro, posisi lebih tinggi dari Umaro.  Namun tidak setiap nasehat dari Ulama bisa ditelan mentah-mentah oleh Umaro.  Pemisahan seperti ini terjadi pada pemerintahan Syiah seperti di Iran.  Juga pada sistem monarkhi seperti sistem sultaniyah atau kerajaan.  Termasuk kesultanan-kesultanan di Nusantara seperti Ternate, Jogja, Solo, dan lainnya.
  2. Penyatuan antara ulama dan umaro.  Seorang umaro lebih afdol jika dia seorang mujtahid pada konteks ini maka dia adalah Umaro yg juga Ulama.   Pandangan seperti ini diadopsi oleh sistem khilafah islamiyah atau Negara Islam Indonesia.  Pada zaman kekhilafahan islam ada Umar bin Khatab, Abu Bakar Sidiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib….keempatnya adalah Umaro sekaligus Ulama yang dibina langsung oleh Nabi SAW.  Pada konsep #NeoNII unggulan dari calon gubernur selalu dibangkitkan sisi kefakihannya dalam agama, misalnya hafidz quran.  Jika pun tidak maka pasangan wakilnya haruslah unsur umaro-ulama, berdasarkan pandangan ini maka wajar jika kelompok tokoh agama islam pengusung #NEONII melakukan ijmak untuk memilih ustadz yang layak menjadi cawapres.

Ketika koalisi Jokowi menyandingkan Umaro-Ulama maka sesungguhnya pola ini mendekati sistem ideal kekhilafahan islam. Umaro dan ulama sejajar dalam membimbing bangsa Indonesia menuju baldatun toyibatun warobun ghofur.  Dengan masuknya unsur ulama juga ahli ekonomi syariah, saya membanyangkan bergejolaknya ekonomi real dan mulai dibumikannya mata uang berlandaskan emas yang boleh jadi akan menggantikan dominasi dollar.  Pembangunan mental dan spiritual akan makin subur.  Nasionalis religius….menjadi ruh dalam membangun Indonesia.  Ruh jamai’ pasangan Jokowi-Amin adalah islam nusantara, islam  yang toleran terhadap multikultur, multi ethnis, dan multi agama.

Lalu mengapa mereka yang memperjuangkan kekhilafahan islam dan #NeoNII tetap “nyinyir” dengan keputusan ini? Apalagi kelompok #NeoNII sangat paham siapa Kyai Ma’ruf Amin.  Beliau lah yang membuat fatwa sehingga lahir GNFMUI yang berjilid-jilid demo di Monas.  Mengapa setelah digandeng Jokowi cs, kelompok #NeoNII tetap membenci? Ini semata-mata karena Jokowi dan koalisinya yang menyadari bahkan menghalangi mereka bisa bangkit dalam menghimpun kekuatan umat islam untuk melakukan revolusi menggantikan pemerintahan NKRI berdasarkan pancasila menjadi pemerintahan NKRI BERSYARIAH sebagai cikal bakal dari Kekhilafahan islam.  Ini “nyinyir” ideologis.   Beberapa isu yang dimunculkan anggota kelompok Nyinyir ideologis adalah:

  1. KH Ma’ruf Amin sangat mulia, tidak pantas dijadikan pilihan politik.
  2. Jokowi butuh suara umat islam.
  3. Pemilihan KH. Ma’rif Amin sekedar perisai untuk menutupi kedzaliman Jokowi terhadap umat islam.
  4. ……dan isu-isu lainnya yang akan terus diproduksi oleh mereka untuk membuat masyarakat pemilih Jokowi GOLPUT.

Praktek kelompok #nyinyir ideologi ini di lapangan kemudian dibagi menjadi dua:

Kelompok Nyinyir ideologis pertama:  Selain isu yang telah disebutkan di atas, akan dimunculkan juga isu HARAM-nya memilih pemimpin dalam sistem demokrasi kufur, walaupun calonnya itu Seorang Kyai, namun karena sistem yang dibangunnya adalah demokrasi, dan demokrasi sistem kufur, maka memilih Kyai pun tetap haram.  Dengan Nyinyir #ideologis seperti ini mereka berharap masyarakat banyak yang GOLPUT, sehingga pemimpin terpilih nanti tidak menggambarkan legitimasi hukum.

Kelompok Nyinyir ideologis kedua: tidak mengajak golput, namun mengajak memilih koalisi partai yang bisa mereka stir.  Namun tak mudah menyitir calon presiden sekarang!

Sudah jelas koalisi 9 Partai Jokowi sangat solid tidak bisa mereka stir, justeru sebaliknya kelompok ini bisa distir dan dibanting jika bertindak membahayakan NKRI Pancasila.  Bagi kelompok Jokowi Amin sudah sangat jelas “NKRI Pancasila adalah perjuangan para pendiri bangsa termasuk di dalamnya para ulama dari NU.  Mempertahankan NKRI dan Pancasila adalah bentuk ke-tsiqoh-an pada para ulama pendahulu”.   Maka kelompok Jokowi cs karena tidak bisa mereka stir, bahkan jika kelompok #NeoNII ini masuk pada kelompok ini, mereka akan diminta tobat untuk kembali pada Islam Nusantara.  Oleh sebab itu Jokowi cs akan menjadi lawan abadi mereka.  Labeling “pendukung penista agama” walaupun di dalamnya ada Kyai yang menginisiasi gerakan demo berjilid-jilid, tetap akan terus disematkan pada kelompok Jokowi cs untuk memenangkan pertarungan ini.

Adapun Gerindra dan Demokrat juga bukan partai yang gampang distir, sudah terbukti dari keputusan Pak Prabowo memilih Sandiaga Uno.   Demokrat dan Gerindra sebagai partai nasionalis saya yakin menjaga NKRI Pancasila.  Bagi Gerindra/Demokrat bergabungnya orang-orang kelompok #NeoNII ini ke partai mereka bisa dianggap sebagai simbiosis komensalisme.  Militansi dan kesolidan mereka bisa dimanfaatkan untuk kampanye mendulang suara.  Walaupun kampanye mereka penuh hujatan SARA dan politik identitas, namun selama keberadaan mereka menguntungkan dan tidak merugikan mengapa tidak? Toh secara pribadi  Prabowo-Gerindra dan SBY-Demokrat bukan orang atau kelompok yang mudah di-stir oleh kemauan mereka.  Ideologi Gerindra dan Demokrat jelas ‘Nasionalis Pancasila’, tinggal kekuatan keduanya untuk tetap istiqomah ditengah gempuran pihak-pihak #NeoNII.

Tadinya saya berhadap PILPRES kali ini dengan berpasangannya Jokowi dengan Ulama bisa dijalani oleh warganet dengan nyaman dan damai, namun rasanya nyamannya hanya sesaat saja.  Sehari setelah deklarasi capres-cawapres keributan mulai kembali.  Ya, sudahlah kita tutup toko aja selama PILPRES.

 

Let’s stop the radicalism!

Ketika BNPT merilis PTN terpapar radikalisme.  Rilis ini tidak diterima begitu saja oleh beberapa kampus termasuk forum rektor, juga oleh kampus seperti IPBITS, dan UNAIR.    Namun ada pula universitas yang langsung responsif diantaranya UI, UGM, UNS, UB, dan UNDIP,   ada yang bagus yaitu mengakui secara sportif bahwa memang kampusnya terpapar radikalisme diantaranya ITBWalaupun rektor menampakkan tiga sikap yang berbeda yaitu #denial, #responsif, #nrimo, harus diyakinkan bahwa setiap rektor tidak akan tinggal diam untuk terus membersihkan radikalisme di kampus-kampus PLAT MERAH ini. Kampus-kampus ini tetap jadi kampus terbaik untuk mencetak intlektual-intelektual yang berbakti pada nusa, bangsa, dan agama.

Sebagian lini masa meminta kejelasan definisi dari radikalisme itu apa? Untuk yang meminta definisi kamus oxford mendefinisikan radikalisme sebagai:

The beliefs or actions of people who advocate thorough or complete political or social reform. ‘his natural rebelliousness found an outlet in political radicalism’

artinya kurang lebih keyakinan atau tindakan seseorang yang memprovokasi perubahan sosial politik secara kaffah atau menyeluruh.  Keyakinan atau tindakan ini akan mengarah pada sebuah pemberontakan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia radikalisme didefinisikan sebagai berikut:

Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.

Dari dua definisikan tersebut diambil kesimpulan bahwa radikalisme itu mengacu pada “PEMIKIRAN”. Bukan sembarang pemikiran, tapi PEMIKIRAN INGIN MENGUBAH TATANAN SOSIAL POLITIK SECARA KAFFAH.  Dengan definisi bahwa radikalisme adalah keinginan mengubah tatanan politik secara kaffah maka mudah kita menentukan siapa saja dan gerakan apa saja yang selama ini menginginkan tumbangnya NKRI PANCASILA.

Sebetulnya sangat mudah mengidentifikasi pemikiran radikal itu apa cirinya: (1) Mereka yang selalu mencela pemerintahan sekarang dengan pemerintahan Thougut atau pemerintahan kufur. (2) Mereka yang menginginkan berdirinya negara islam Indonesia baik dalam bentuk jamiiah islam, immamah, khilafah, atau sultoniyah. (3) Mereka yang mencela orang-orang yang bukan golongan mereka sebagai orang kafir, munafik, atau komprador.

Apakah kampus terpapar pemikiran seperti ini? Ini adalah sedikit kisah di IPB dengan gerakkan islam transnasionalnya pada tahun 1990-an.

HTI di IPB

HT sejak datang ke Indonesia pertama kali diemban oleh mahasiswa IPB masuk secara formal melalui Badan Kerohanian Islam (BKI) dan Responsi Agama Islam pada tahun 1990 sudah menggunakan acuan Nidzamul Islam karya Syekh Taqiyuddin Annabhani (pendiri HT di Yerusalem). Dari cerita selama di BKI saya tahu bahwa pada zaman ketua BKI IPB dipegang oleh Muhammad Al Khoththoth 1985-1986,   jaringan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FS LDK) dimanfaatkan untuk menebarkan pemikiran HT ke seluruh Indonesia.  IPB tidak bisa #denial atau #malu mengakui bahwa HIZBUT TAHRIR di Indonesia memang lahir, tumbuh, dan membesar karena memanfaatkan jaringan formal dan informal yang ada di IPB. Sumpah penegakkan khilafah islamiyah oleh peserta FS LDK se-Indonesia 2016 membuktikan bagaimana sebagian mahasiswa IPB menjadi ‘leader’ penegakkan khilafah islamiyah di Indonesia.  Mengakui bahwa IPB telah menjadi “kawah candridimuka” bagai pengkaderan, pertumbuhan, dan perkembangan Hizb Tahrir di Indonesia bukanlah sebuah aib.  Selanjutnya IPB bergerak, membersihkan HTI di kampus, bekerjasama dengan kepolisian dan BNPT.  Sangat disadari selama 30 tahun lebih IPB membudidayakan Hizb Tahrir di Indonesia, tentulah tidak mudah membersihkannya. Tidak mudah membersihkan debu yang sudah menebal selama hampir 30 tahun.  Perlu dukungan dan bantuan semua pihak.  Saya selalu yakin jajaran IPB akan selalu terus menerus berupaya membersihkan radikalisme yang berasal dari HTI di kampus tercinta.  Siapapun yang terpapar HTI di kampus, harus kita anggap sebagai KORBAN yang patut diselamatkan untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Ikhwanul Muslimin di IPB

Gelombang akhwat berkerudung panjang dan akhi berjengot yang suka menundukkan pandangan, mulai marak pada angkatan pada angkatan saya 1990 dan sesudahnya.  Zaman saya mereka kita sebut POKJA (Kelompok Jakarta) atau tarbiyah, karena rata-rata mereka berasal dari SMA di Jakarta atau Depok. Masuk IPB mereka sudah punya style seperti itu, sepertinya mereka sudah terkaderisasi sejak SMA.  Masuk ke IPB dengan gelombang yang cukup besar untuk mewarnai IPB.  Belakang teman-teman yang aktif di POKJA/Tarbiyah selama mahasiwa menjadi anggota dewan dari PKS.  Walau acapkali menolak dihubungkan dengan Ikhwanul Muslimin, namun dari tokoh panutan dan imam besar tak dapat di pungkiri Tarbiyah, PKS, KAMMI, dan Ikhwanul Muslimin merupakan satu bangunan (baca riset mahasiswa UIN Makasar).  Gerakan tarbiyah menjadi mendominasi di IPB setelah berhasil mengambil alih DKM Al Ghifari dengan responsi agamanya dari dominasi HTI (sekitar tahun 1993/1994).  Jika BKIM punya jaringan FS LDK yang terbentuk sejak 1985/1986.  Maka DKM Al Ghifari IPB mengutus Edi Chandra dalam inisiasi pendirian KAMMI 1998.   Ikhwanul Muslimin belum dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia, namun dibeberapa negara seperti Bahrain, Mesir, Rusia, Arab Saudi, Suriah dan Uni Emirat Arab, partai ini dianggap sebagai kelompok teroris yang dilarang.

Jika radikalisme mengacu pada kelompok dakwah yang berasal dari Gerakan Transnasional model HTI atau IM, maka berapa tingkat paparannya dikalangan mahasiswa? Berdasarkan studi kasus di kelas angkatan saya yang terdiri dari 59 orang, maka yang terpapar radikalisme sebesar 44%.  Jurusan saya ini memang jurusan yang paparannya berat, pada jurusan lain jumlahnya sebetulnya lebih sedikit dari jumlah tersebut. Mengacu pada hal ini jumlah yang terpapar sebetulnya bukanlah jumlah dominan.

Walaupun jumlah tidak dominan tetap saja setiap kampus pada saat ini saya yakin sedang bekerja dalam membersihkan semua aktifitas terkait gerakan islam transnasional ini? Mengapa pembersihan giat dilakukan? Ini karena mereka yang terpapar radikalisme baik dari HTI maupun IM umumnya selalu kontraproduktif terhadap kebijakan pemerintah, siapapun pemerintahannya bukan hanya Jokowi, termasuk kepada SBY dulu,  Kita masih ingat betapa bapak SBY dibuat pusing oleh koalisi PKS yang selalu menentang kebijakkan SBY, partai tergabung pemerintah rasa oposisi. Apalagi sekarang oposisi terhadap pemerintah, makin menjadi-jadi.  Jika kita masuk pada gerakan transnasional seperti ini, selain memperkuat ibadah mahdoh, otak kita dicuci untuk melakukan “tebar opini” mengkondisikan Indonesia dalam perang pemikiran.  Lisan dan tulisan dianggap sebagai jihad yang lebih tajam daripada pedang. Jihad pemikiran untuk memutuskan kepercayaan umat kepada pemerintahan saat ini, untuk kemudian umat menyerahkan kepercayaan kepada gerakan transnasional ini, pada saat itulah mereka akan mengubah ideologi NKRI Pancasila.  Tahap Tafa’ul atau tahap Gozwul Fikr/ideologi ini mengakibatkan polemik dan keresahan secara ideologi di masyarakat.  Pemerintah akan disibukkan dengan agenda mengatasi perang pemikiran ini.  Akibatnya Indonesia tidak bisa #moveON bergerak menjadi negara maju.  Kita banyak disibukkan untuk mengcounter dan menyelesaikan permasalahan akibat perang ideologi.  Padahal permasalahan ideologi itu sudah selesai! SUDAH SELESAI PADA SAAT PARA ULAMA INDONESIA DAN KOMPONEN BANGSA LAINNYA MEN-SAH-KAN PANCASILA DAN UUD 1945 SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA.  Seharusnya kita bergerak maju, membangun bangsa, mengejar ketertinggalan dari bangsa lain, sehingga bisa memposisikan diri sejajar sebagai bangsa besar di dunia. Bukan kembali lagi ke-era sebelum 1945.

Bayangkan energi yang besar dari lulusan PTN hebat itu jika menjadi duta bangsa, pengembang iptek, penjaga moral bangsa….potensinya begitu besar! Sayang potensi besar dari lulusan terbaik PTN di negeri ini, jika terperosok pada aliran #gantiIdeologi akan menjadi penantang paling lantang terhadap segala kebijakan pemerintahan, tidak pandang bulu…jika kebijakkan itu sebuah kebaikan, maka akan senantiasa dicari sela-sela keburukannya, agar punya amunisi untuk memutuskan kepercayaan umat terhadap pemerintah yang berkuasa.  Apakah “memutuskan kepercayaan umat terhadap pemerintahan yang berkuasa di Indonesia” menjadi sasaran dari PTN di Indonesia?  Tentu saja bukan.  PTN punya VISI mulia untuk turun menjaga NKRI dan Keberlanjutan Pembangunan di NKRI, maka penting untuk selalu melakukan upaya-upaya untuk membersihkan, mencegah, dan menangkalnya.  Bagaimana cara kita turut membantu menghentikan radikalisme?

  1. Stop jadi “vocal minority”  yang selalu membela eksistensi #radikalismeKampus, hanya  karena isu ini menguntungkan secara politik.
  2. Komponen alumni  PTN dan masyarakat sebagai “sillent majority” harus kencang dalam bersuara Religius Yes! NKRI Pancasila Yes! Radikal No!
  3. Diskusi keluarga harus terus dihidupkan, berdasarkan pengalaman saya selama tahun 1991-1995, teman-teman sekelas  yang tidak kos atau bermukim bersama orang tuanya, tidak ada yang terpapar radikalisme (tingkat paparan 0%).
  4. Mahasiswa yang kos dengan pengetahuan agama minim, yang jauh dari orang tua yang terkena paparan radikalisme. Mahasiswa kos namun yang berlatar belakang santri NU, atau orang tuanya berlatar belakang NU atau Muhammadiyah, mereka pun tidak ada yang terpapar radikalisme.  Hal ini karena mereka memiliki dasar keagamaan yang kuat. Orang tua yang memiliki anak kos, harus sering melakukan pengecekan dan nasehat atau peringatan “Awas, jangan sampai terbawa-bawa aliran-aliran radikal, jauhi pengajian-pengajian politik yang menjelek-jelekkan pemerintahan dan pancasila. Ingat NKRI dan pancasila ini juga perjuangan para Ulama yang lebih tahu agama ketimbang kita!” Peringatan seperti ini terus menerus diulang-ulang setiap orang tua menengok dan menelepon, umumnya peringatan seperti ini ampuh pada anak-anak kita yang mahasiswa.
  5. Bagaimana dengan mahasiswa yang sudah terlanjur terpapar radikalisme? Perlu dilakukan ‘CAMP’ untuk mencuci kembali otak mereka.  Dan membuat perjanjian untuk tidak terlibat dan memutuskan hubungan dengan jaringan gerakkan radikalisme.  Jika masih bersikukuh terlibat dalam jaringan radikalisme, tindakan tegas bisa saja diterapkan para rektor. Ini semua tentu untuk menyelamatkan masa depan para mahasiswa tersebut. Pun jika dia anak kita, maka mengobrol mendalam dengan si anak, jika kita kurang pengetahuan tentang hal ini bisa dibawa ke beberapa ulama atau memasukkan mereka ke ‘pesantren NU’.

Para rektor di PTN, saat ini terus melakukan pembersihan ‘radikalisme di lingkungan kampus’.  Dosen ASD/PNS merupakan komponen yg perlu juga dibersihkan.  Beberapa dosen plat merah terpapar radikalisme sejak mahasiswa, mereka adalah kader potensial bagi gerakkan dakwah transnasional, bahkan diantara mereka masuk dalam jajaran pengurus gerakkan dakwah tersebut.  Apa yg mereka lakukan sebetulnya sudah melanggar SUMPAH PNS pada saat awal mereka ttd ketika lolos dari CPNS menjadi PNS. Tidak hanya rektor yg ditekan tapi kemenristek dan kemenag serta BKN dapat memanggil dosen2 tsb minta mereka komitmen “keluar dari PNS karena tetap menjadi simpatisan bahkan partisan gerakkan dakwah transnasional, atau tetap dari PNS stop jadi simpatisan dan partisipan gerakkan dakwah transnasional” tindakkan tegas ini perlu dilakukan pemerintah karena gerakkan dakwah transnasional ini ibarat kanker dalam NKRI.  Apalagi posisi sebagai dosen yg punya akses besar dalam rekuitmen kader dan simpatisan di kalangan mahasiswa.  TEGAS ITU HARUS!

Orang tua juga memperkuat deradikalisme di rumah.  Deradikalisme ini bukan hanya tugas rektor, polisi, dan BNPT tetapi juga tugas kita selaku orang tua anak-anak kita.  RELIGIUS YES! NKRI PANCASILA YES! RADIKAL NO!