Jokowi Amin atau GOLPUT? #saveNKRI

Jokowi Amin….. (nb. kalau saya membaca frasa ini, serasa do’a berkah untuk sebuah pertanyaan, “Siapa Presiden Indonesia 2019-2024? insyaalloh “Jokowi! Aamiin!”).  Hal yang sama jika Prabowo berpasangan dengan Amien Rais, frasanya menjadi “Prabowo Amien”

Bagi saya pribadi pasangan Jokowi Amin cukup mengagetkan, karena sejak awal saya menduga Pak Mahfud MD yang akan berpasangan dengan Pak Jokowi.  Pak Mahmud MD tidak diragukan lagi keilmuan dalam soal ketatanegaraan dan agama.  Namun gelarnya beliau belum nyampe Kyai atau Ulama.  Partai koalisi Jokowi yang tidak pernah membahas ‘ijmak ulama’ pada akhirnya memilih seorang Kyai seorang ulama untuk mendampingi Jokowi. Sementara partai oposisi yang sudah melakukan Ijmak Ustadz sudah mengeluarkan dua nama Ustadz yang dipilih, pada akhirnya berlabuh pada sosok Pengusaha Muda.

Secara pribadi, saya menghaturkan terima kasih kepada Jokowi dan Partai Koalisinya yang menempatkan kepentingan bangsa Indonesia, bagaimana PILPRES dapat berjalan bukan hanya aman, namun juga damai dan tentram serta gembira.  Terima kasih yang sangat dalam juga untuk Pak Prabowo, Bapak telah menunjukkan secara cermat keluar dari tekanan yang begitu menghimpit demi keutuhan NKRI Pancasila juga. Brovo Jenderal, from the bottom of my heart i salute you

Hal yang menarik adalah pilihan partai koalisi Jokowi terhadap Pak KH. Ma’ruf Amin.  Menyandingkan antara Ulama dan Umaro.  Saya sendiri follower beberapa tokoh yang punya pandangan beragam tentang posisi ulama dan umaro dalam pemerintahan (islam khususnya), dalam diskurs ini paling tidak ada dua pendapat yaitu:

  1. Pemisahan ulama dan umaro.  Umaro atau pemimpin pemerintahan haruslah orang yang ahli dalam manajemen pemerintahan yang dibuktikan dengan pernahnya menjabat di pemerintahan level walikota, gubernur, pada akhirnya presiden.  Adapun ulama posisinya sebagai dewan penasehat umaro, posisi lebih tinggi dari Umaro.  Namun tidak setiap nasehat dari Ulama bisa ditelan mentah-mentah oleh Umaro.  Pemisahan seperti ini terjadi pada pemerintahan Syiah seperti di Iran.  Juga pada sistem monarkhi seperti sistem sultaniyah atau kerajaan.  Termasuk kesultanan-kesultanan di Nusantara seperti Ternate, Jogja, Solo, dan lainnya.
  2. Penyatuan antara ulama dan umaro.  Seorang umaro lebih afdol jika dia seorang mujtahid pada konteks ini maka dia adalah Umaro yg juga Ulama.   Pandangan seperti ini diadopsi oleh sistem khilafah islamiyah atau Negara Islam Indonesia.  Pada zaman kekhilafahan islam ada Umar bin Khatab, Abu Bakar Sidiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib….keempatnya adalah Umaro sekaligus Ulama yang dibina langsung oleh Nabi SAW.  Pada konsep #NeoNII unggulan dari calon gubernur selalu dibangkitkan sisi kefakihannya dalam agama, misalnya hafidz quran.  Jika pun tidak maka pasangan wakilnya haruslah unsur umaro-ulama, berdasarkan pandangan ini maka wajar jika kelompok tokoh agama islam pengusung #NEONII melakukan ijmak untuk memilih ustadz yang layak menjadi cawapres.

Ketika koalisi Jokowi menyandingkan Umaro-Ulama maka sesungguhnya pola ini mendekati sistem ideal kekhilafahan islam. Umaro dan ulama sejajar dalam membimbing bangsa Indonesia menuju baldatun toyibatun warobun ghofur.  Dengan masuknya unsur ulama juga ahli ekonomi syariah, saya membanyangkan bergejolaknya ekonomi real dan mulai dibumikannya mata uang berlandaskan emas yang boleh jadi akan menggantikan dominasi dollar.  Pembangunan mental dan spiritual akan makin subur.  Nasionalis religius….menjadi ruh dalam membangun Indonesia.  Ruh jamai’ pasangan Jokowi-Amin adalah islam nusantara, islam  yang toleran terhadap multikultur, multi ethnis, dan multi agama.

Lalu mengapa mereka yang memperjuangkan kekhilafahan islam dan #NeoNII tetap “nyinyir” dengan keputusan ini? Apalagi kelompok #NeoNII sangat paham siapa Kyai Ma’ruf Amin.  Beliau lah yang membuat fatwa sehingga lahir GNFMUI yang berjilid-jilid demo di Monas.  Mengapa setelah digandeng Jokowi cs, kelompok #NeoNII tetap membenci? Ini semata-mata karena Jokowi dan koalisinya yang menyadari bahkan menghalangi mereka bisa bangkit dalam menghimpun kekuatan umat islam untuk melakukan revolusi menggantikan pemerintahan NKRI berdasarkan pancasila menjadi pemerintahan NKRI BERSYARIAH sebagai cikal bakal dari Kekhilafahan islam.  Ini “nyinyir” ideologis.   Beberapa isu yang dimunculkan anggota kelompok Nyinyir ideologis adalah:

  1. KH Ma’ruf Amin sangat mulia, tidak pantas dijadikan pilihan politik.
  2. Jokowi butuh suara umat islam.
  3. Pemilihan KH. Ma’rif Amin sekedar perisai untuk menutupi kedzaliman Jokowi terhadap umat islam.
  4. ……dan isu-isu lainnya yang akan terus diproduksi oleh mereka untuk membuat masyarakat pemilih Jokowi GOLPUT.

Praktek kelompok #nyinyir ideologi ini di lapangan kemudian dibagi menjadi dua:

Kelompok Nyinyir ideologis pertama:  Selain isu yang telah disebutkan di atas, akan dimunculkan juga isu HARAM-nya memilih pemimpin dalam sistem demokrasi kufur, walaupun calonnya itu Seorang Kyai, namun karena sistem yang dibangunnya adalah demokrasi, dan demokrasi sistem kufur, maka memilih Kyai pun tetap haram.  Dengan Nyinyir #ideologis seperti ini mereka berharap masyarakat banyak yang GOLPUT, sehingga pemimpin terpilih nanti tidak menggambarkan legitimasi hukum.

Kelompok Nyinyir ideologis kedua: tidak mengajak golput, namun mengajak memilih koalisi partai yang bisa mereka stir.  Namun tak mudah menyitir calon presiden sekarang!

Sudah jelas koalisi 9 Partai Jokowi sangat solid tidak bisa mereka stir, justeru sebaliknya kelompok ini bisa distir dan dibanting jika bertindak membahayakan NKRI Pancasila.  Bagi kelompok Jokowi Amin sudah sangat jelas “NKRI Pancasila adalah perjuangan para pendiri bangsa termasuk di dalamnya para ulama dari NU.  Mempertahankan NKRI dan Pancasila adalah bentuk ke-tsiqoh-an pada para ulama pendahulu”.   Maka kelompok Jokowi cs karena tidak bisa mereka stir, bahkan jika kelompok #NeoNII ini masuk pada kelompok ini, mereka akan diminta tobat untuk kembali pada Islam Nusantara.  Oleh sebab itu Jokowi cs akan menjadi lawan abadi mereka.  Labeling “pendukung penista agama” walaupun di dalamnya ada Kyai yang menginisiasi gerakan demo berjilid-jilid, tetap akan terus disematkan pada kelompok Jokowi cs untuk memenangkan pertarungan ini.

Adapun Gerindra dan Demokrat juga bukan partai yang gampang distir, sudah terbukti dari keputusan Pak Prabowo memilih Sandiaga Uno.   Demokrat dan Gerindra sebagai partai nasionalis saya yakin menjaga NKRI Pancasila.  Bagi Gerindra/Demokrat bergabungnya orang-orang kelompok #NeoNII ini ke partai mereka bisa dianggap sebagai simbiosis komensalisme.  Militansi dan kesolidan mereka bisa dimanfaatkan untuk kampanye mendulang suara.  Walaupun kampanye mereka penuh hujatan SARA dan politik identitas, namun selama keberadaan mereka menguntungkan dan tidak merugikan mengapa tidak? Toh secara pribadi  Prabowo-Gerindra dan SBY-Demokrat bukan orang atau kelompok yang mudah di-stir oleh kemauan mereka.  Ideologi Gerindra dan Demokrat jelas ‘Nasionalis Pancasila’, tinggal kekuatan keduanya untuk tetap istiqomah ditengah gempuran pihak-pihak #NeoNII.

Tadinya saya berhadap PILPRES kali ini dengan berpasangannya Jokowi dengan Ulama bisa dijalani oleh warganet dengan nyaman dan damai, namun rasanya nyamannya hanya sesaat saja.  Sehari setelah deklarasi capres-cawapres keributan mulai kembali.  Ya, sudahlah kita tutup toko aja selama PILPRES.