Mengapa membenci pemerintahan Jokowi?

Kita tentu sering terheran-heran mengapa sebagian dari orang Indonesia sangat membenci pemerintahan Jokowi. Namun, keheranan ini sebenarnya gampang dijawab, penyebabnya adalah:

  1. Alasan politik: keinginan untuk berkuasa pada periode selanjutnya, yaitu #gantipresiden
  2. Alasan ideologi: keinginan untuk mengganti sistem pancasila dengan sistem lainnya seperti NKRI BERSYARIAH yang diperjuangkan FUI & FPI, Khilafah yang diperjuangkan HTI, dan Jamiatul Muslimin yang diperjuangkan PKS; atau #gantisistem.

Dan hal yang unik terjadi selama 2014 sampai kini (Januari 2019) adalah alasan politik ideologi ini bersatu dan berpadu dengan agenda yang sama #gantipresiden. Walaupun Pak Prabowo jelas-jelas menolak untuk melakukan #gantisistem, namun bagaimanapun para pejuang #gantisistem adalah garda terdepan yang mengeluarkan IJMAKUSTADs I&II, garda utama dalam memobilisasi masa 212 REUNION yang menghadirkan Capres02 pada podium, dan pasukan siber yang paling gigih menyebar berita yang mendeskriditkan pemerintahan Jokowi di media sosial.

Jika hanya sekedar alasan politik, seharusnya partai politik bisa menempatkan diri menjadi oposisi yang baik. Kritis terhadap pemerintah, Tak perlu sebar HOAX dan berbicara tanpa data. Bicara dengan data dan fakta, kritis habis kebijakan pemerintah tidak apa2. Itu yang dilakukan dengan cerdas oleh Gerindra dan PDIP tahun 2009-2014, sehingga kedua partai ini bisa memenangkan hati rakyat dengan terpilih sebagai partai pemenang pemilu bagi PDIP, dan Gerindra perolehan suaranya naik secara signifikan.

Bagi kelompok-kelompok #antiIdeologiPancasila mendukung gerakan #gantipresiden adalah pilihan tepat mereka, karena mereka merasa organisasi mereka dihancurkan oleh pemerintahan Jokowi dengan terbitnya PERPU yang kemudian menjadi UU ORMAS. Rasa dendam dan terancam atau SURVIVAL OF THE FITNESS atau GARIZAH BAQO adalah landasan mereka mendukung gerakan ini dan membenci pemerintahan Jokowi. Kelompok ini memainkan isu-isu diantaranya:

  1. PEMERINTAHAN JOKOWI MELAKUKAN KRIMINALISASI ULAMA Faktanya: ulama mana yang ditangkapin atau dijeblosin ke penjara oleh Pemerintah Jokowi? TAK ADA. Yang ada adalah HRS yang lari dari proses hukum, tidak siap menghadapi proses hukum. Adakah ustadz atau aktifis HTI yang dijebloskan ke penjara? Di negara Turki banyak aktifis Hizbut Tahrir yang dipenjarakan loh? Tapi tidak oleh Pemerintahan Jokowi. Apakah fakta ini mau diingkari?).
  2. Jokowi berutang banyak untuk pembangunan. Jokowi berutang untuk pembangunan infrastruktur yang dinikmati rakyat. Dengan pembangunan ini distribusi barang dan jasa lebih lancar, waktu tidak banyak terbuang, … Jokowi berutang tapi untuk rakyat bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Salahnya dimana?
  3. Jokowi bekerjasama dengan China dan dekat dengan China. Investro terbesar di Indonesia adalah Singapore, Jepang, Korea Selatan, dan China. Pemerintahan Jokowi dekat dengan semua negara investor itu wajar, karena kita membutuhkan mereka untuk menggerakan roda ekonomi. Tak mungkin kita mengajak China berperang, bisa mati kutu kita. Dekat dengan China adalah wajar, karena China sekarang menjadi negara besar salah satu pemegang haegomoni ekonomi dunia.

Jadi jelaslah bahwa isu-isu yang disebarkan oleh kelompok kebelet #gantiideologi yang diamini oleh kelompok #gantipresiden hanyalah upaya untuk mendeskriditkan pemerintaha saja tanpa landasan logika rasional, mereka hanya menggunakan alasan emosional dan naluri mempertahankan diri.

Jadi alasan sesungguhnya, “Mengapa mereka membenci pemerintahan Jokowi” adalah ini semua karena mereka merasa marah pada diri mereka sendiri, marah kenapa pemerintahan Jokowi bisa didukung rakyat banyak, sementara mereka pendukungnya hanya 7-13 juta saja. Maka opini-opini kebencian pada pemerintah Jokowi pun disebarkan tujuan agar “Perasaan rakyat ikut menderita seperti yang mereka rasakan saat ini”

Jadi sungguh rugi, kita termakan oleh keinginan emosional mereka, lalu kita menjadi sosok-sosok yang lebih suka mencaci dan merasa menderita, dibandingkan jadi sosok yang bergembira menikmati pembangunan. Cuma mau pesan aja, “JANGAN LUPA BAHAGIA!”

#わかりました:Mengapa bisa militan?

Saya pikir setelah 10 Agustus tagar akan berganti ternyata tagar tersebut tidak berganti juga jadi #2019PrabowoPresiden untuk melawan #2019Jokowi2Periode atau #2019JokowiTetapPresiden.  Deklarasi atas tagar ganti presiden tanpa menyebutkan siapa penggantinya terus dikumandangkan,  pertanyaannya “Mengapa gak mau ganti tagar? Mengapa sebagian masyarakat mendukung tagar tersebut?

Sebelum membahas dua pertanyaan ini.  Mari kita bahas siapa deklarator dari hastag ini?  Tentu kita sudah tahu hastag ini dipopulerkan oleh Kader PKS tercatat sebagai ketua dan si ibu mantan artis 80-an juga relawan pemenangan PILKADA DKI Jakarta yang penuh ancaman dari mulai ancaman “Haram Pilih Pimpinan Kafir [padahal sistem Indonesia bukan berdasarkan syariat Islam bahkan mereka menyebutnya sebagai sistem kafir atau thougut, tapi kok pemimpinnya dilarang orang kafir??]” – INI PERANG AYAT, ketika ancaman ini tidak mempan dilakukan ancama berikutnya “LARANGAN MENYOLATKAN JENAZAH PEMILIH AHOK” — ini Perang Mayat.   Untuk memastikan bahwa masyarakat takut dengan ancaman “Ayat dan Mayat” mereka melakukan “Tamasya Al Maidah”, dalam Tamasya ini  mereka ibarat para pembusur yang siap memuntahkan anak panah kepada siapa saja yang membandel.  Seperti halnya PILKADA DKI dengan gerakan 212, gerakan hastag ini pun didukung oleh HTI dengan tambahan tidak hanya presiden yang ganti tapi juga sistem [klik di sini!] “Ganti Rezim Ganti Sistem. Ibarat lalu lintas, diperlukan sopir yg baik dan aturan lalu lintas yg baik untuk terwujudnya kondisi lalu lintas yg baik, lancar, aman dan menentramkan – Jubir HTI.  

Mengapa HTI ikut mendukung gerakan ini? Bukankah bagi anggota HTI “Haram Memilih Pemimpin dalam Sistem Kafir, sehingga anggota HTI diwajibkan GOLPUT.” Pertanyaan ini bisa dijawab dari tontonan video ini [–> KLIK DI DISINI BENARKAH HTI MENUGANGGI?].  Lihat pada detik 7.45 -8.08   “Saya kira kita harus memiliki pemimpin yang dia melindungi masyarakat, melindungi umat, bisa menopang atau bisa mendukung dakwah, memperlancar dakwah, bukan justeru sebaliknya menghambat dakwah bahkan sampai membubarkan kelompok dakwah begitu.  Nah, Penguasa yang menghambat dakwah bahkan membubarkan kelompok dakwah ini saya kira penguasa yang tidak selayaknya terus kita dukung.”

Bukti digital baru menuju pada PKS sebagai inisiator gerakan hastag dan HTI yang bersatu ikut memperjuangkan.  Saya coba mencari bukti digital untuk komponen lainnya seperti FUI/FPI tampaknya belum secara jelas ada mendukung hastag ini, karena kubu FUI/FPI atau PA212 cukup konsisten merekomendasikan #PrabowoPresiden.   Dengan melihat siapa pemain hastag ganti presiden, maka kita bisa menjawab pertanyaan “Mengapa sebagian masyakat mendukung gerakkan tagar ini?”  Jawabannya adalah (1) Keinginan berkuasa atau memegang posisi penting pada pemerintahan Indonesia, posisi strategis sebagai Presiden.  Mereka berkaca dari TURKI, Erdogan ketika menjadi Perdana Mentri kekuasaannya ternyata tidak absolute, namun ketika jadi Presiden dia bisa membubarkan sistem parlementer, ini karena rakyat lebih mendukung posisi Presiden dibandingkan ketua parlementer seperti MPR atau DPR.  Kekuasaan absolute yang bisa mengatur rakyat dengan kekuatan ABRI ini tentu menjadi incaran PKS. Alasan selanjutnya (2) Balas dendam karena pemerintah telah membubarkan status ORMAS mereka.

Lalu mengapa mereka tak mau ganti tagar menjadi #2019PrabowoPresiden? PKS adalah partai politik transnasional mempunyai garis komando dengan Ikhwanul Muslimin (IM) yg dikomandoi Yusuf Qadrawi, tujuan dari partai ini adalah membentuk Jamiatul Muslim, ini mirip sistem khilafah ala hizbut tahrir yaitu penyatuan negeri-negeri muslim dalam satu komando internasional.  Perjuangan PKS atau IM dilakukan dengan mulai mengambil alih jabatan-jabatan strategis di negara-negara muslim dari mulai walikota/bupati, gubernur, sampai presiden.  Jika negeri Muslim seperti Malaysia, Indonesia, Turki juga negara-negara lainnya dikuasai oleh kader-kader IM maka aliansi Jamiatul Muslimin akan mudah terbentuk.  Jamiatul Muslim ini akan melawan haegomoni USA yang mengusung Kapitalis Liberalis Demokrasi.  Tampaknya PKS melihat Pak Prabowo pada saat ini, setelah tidak memilih capres rekomendasi Ijmak Ustadz, tidak mampu mereka kendalikan.  Bahkan sebaliknya, Pak Prabowo yang nasionalis dan cinta NKRI ini malah membalikkan posisi memanfaatkan mereka.  Inilah sebabnya tagar tersebut bertahan.  Bagi HTI sendiri tidak terlalu penting siapa presidennya, yang paling penting Presiden itu memberikan kebebasan untuk mendakwahkan KHILAFAH dan #GANTISISTEM diberikan ijin #DEMO dan menggelar acara-acara seminar dan konferensi #KHILAFAH.  Pemerintahan Pak Jokowi dianggap mematikan dakwah khilafah mereka, mereka pun tidak yakin Pak Prabowo akan mendukung ide khilafah.  Inilah sebabnya mereka mendukung hastag ganti presiden bukan #2019PrabowoPresiden atau #2019TetapJokowi.  Gerakan ini sebenarnya bisa mengancam tidak hanya pada Jokowi tapi juga pada Prabowo kalau terpilih.  Berikut bukti digital ancamannya.

Screen Shot 2018-09-01 at 03.29.12

Kenapa gerakkan ini kok kader-kadernya militan ya? Pertanyaan itu sering dilontarkan pada saya.  Sebagai “pakar mantan” saya cuma bisa jawab, (1) karena DORONGAN IDEOLOGI.  (2) karena cuci otak dalam liqo/halaqoh tiap minggu. (3) karena penutupan keterbukaan berpikir.   Yuk, kita bahas satu-satu!

  1. Dorongan ideologi.  Mereka diyakinkan bahwa sistem yang dianut Indonesia dengan Pancasila dan Demokrasi adalah sistem bathil, sistem kufur, sistem thogut.  Sistem yang tidak sesuai dengan teks al qur’an, hadits, dan ijmak shahabat.  Mereka diyakinkan bahwa sistem yang dianut Indonesia saat ini tidak sesuai dengan contoh Rasulullah saw dan para Shahabat, oleh sebab itu perlu dibubarkan dan diganti dengan sistem islam.  Para pejuang sistem ini dijamin surga, dikatagorikan sebagai mujahid, dan orang-orang Idealis . Adapun para pejuang Pancasila dan Demokrasi dianggap mereka sebagai orang-orang Pragmatis atau Liberal bahkan tidak jarang mereka melontarkan perkataan “munafik” dan “komprador” pada umat islam yang memperjuangkan Pancasila dan Demokrasi. Hal yang mereka lupakan, “NKRI dan Pancasila lahir dari Ijmak Ulama 1945, ada ulama dari Masyumi, NU, Muhammadiyah, dan lainnya.  Semua ulama dengan komponen bangsa lain bersepakat menerapkan ideologi Pancasila dan NKRI.  Ulama saat itu menyepakati ideologi negara Indonesia dengan dasar kepentingan umat islam. Selayaknya kita sebagai umat mempercayai keputusan ulama, karena Ulama adalah pewaris para Nabi SAW”.   Dorongan ideologi yang membabi buta, melupakan konteks dimana mereka tinggal.  Bahkan mereka lebih percaya pada ulama-ulama yang tinggal di Timur Tengah untuk mengatur gerak dakwah di Indonesia, ketimbang petuah para ulama Indonesia.  Ulama timur tengah pemimpin IM dan HT mengatur gerak dakwah di Indonesia, menyamakan Indonesia dengan kondisi masyarakat timur tengah menciptakan gejolak.  Sementara para ulama Indonesia yang tidak sesuai kemauan mereka, mereka sebut sebagai ULAMA SU [ 1, 2, 3, 4, Astagfirullah….keji bukan?].
  2. Liqo/halaqoh adalah kegiatan rutin 2 jam dalam satu minggu.  Pada kegiatan ini para kader atau anggota PKS/HTI diberi asupan pemikiran.  Tujuannya menjaga agar kader tidak terpengaruh pemikiran dari luar gerakkan dakwah mereka.  Bisa dikatakan kegiatan ini merupakan kegiatan cuci otak agar pemikiran dan langkah mereka sama.  Opini yang dikeluarkan setiap anggota sama.  Apa yang harus dilakukan di masyarakat maya dan real sama.  Anggota yang jarang liqo/halaqoh pemikiran dan langkahnya boleh jadi menyeleweng dari khittah (garis komando) mereka.  Oleh karena itu peraturan liqo/halaqoh ini sangat ketat.  Liqo/halaqoh ini wajib dihadiri, dan diberi sanksi jika tidak hadir tanpa uzur syari’. Sanksi terberat adalah dikeluarkan.
  3. Menutup keterbukaan berpikir.  Selain liqo/halaqoh juga ada mutaba’ah.  Kegiatan ini diisi dengan (1) mengecek  EFEKTIFITAS OPINI MINGGUAN YANG DISEBARKAN PADA MASYARAKAT dengan pertanyaan “sudah sebar opini dimana saja? sasarannya siapa, lembaga mana? efektif atau tidak penyebaran opini tersebut? siapa yang berhasil direkrut atau menyetujui opini ini?  (2) menegur, para anggota yang dianggap beropini atau bertindak tidak sesuai dengan yang digariskan partai (gerakan islam ini) akan ditegur bahkan disalahkan.  Tidak ada kebebasan berpikir dan berpendapat.  Pikiran dan pendapat anggota/kader harus sama dengan pikiran/pendapat partai.  Jika membandel, maka diberi sanksi….sanksi terberat yaitu dikeluarkan.

Jadi, sebagai warga masyarakat yang masih cinta hidup di Indonesia.  Hidup damai dengan Pancasila warisan para Ulama45.  Maka sebaiknya berhati-hati dengan gerakan-gerakan ini.  Semoga #わかりました。