#わかりました:Mengapa bisa militan?

Saya pikir setelah 10 Agustus tagar akan berganti ternyata tagar tersebut tidak berganti juga jadi #2019PrabowoPresiden untuk melawan #2019Jokowi2Periode atau #2019JokowiTetapPresiden.  Deklarasi atas tagar ganti presiden tanpa menyebutkan siapa penggantinya terus dikumandangkan,  pertanyaannya “Mengapa gak mau ganti tagar? Mengapa sebagian masyarakat mendukung tagar tersebut?

Sebelum membahas dua pertanyaan ini.  Mari kita bahas siapa deklarator dari hastag ini?  Tentu kita sudah tahu hastag ini dipopulerkan oleh Kader PKS tercatat sebagai ketua dan si ibu mantan artis 80-an juga relawan pemenangan PILKADA DKI Jakarta yang penuh ancaman dari mulai ancaman “Haram Pilih Pimpinan Kafir [padahal sistem Indonesia bukan berdasarkan syariat Islam bahkan mereka menyebutnya sebagai sistem kafir atau thougut, tapi kok pemimpinnya dilarang orang kafir??]” – INI PERANG AYAT, ketika ancaman ini tidak mempan dilakukan ancama berikutnya “LARANGAN MENYOLATKAN JENAZAH PEMILIH AHOK” — ini Perang Mayat.   Untuk memastikan bahwa masyarakat takut dengan ancaman “Ayat dan Mayat” mereka melakukan “Tamasya Al Maidah”, dalam Tamasya ini  mereka ibarat para pembusur yang siap memuntahkan anak panah kepada siapa saja yang membandel.  Seperti halnya PILKADA DKI dengan gerakan 212, gerakan hastag ini pun didukung oleh HTI dengan tambahan tidak hanya presiden yang ganti tapi juga sistem [klik di sini!] “Ganti Rezim Ganti Sistem. Ibarat lalu lintas, diperlukan sopir yg baik dan aturan lalu lintas yg baik untuk terwujudnya kondisi lalu lintas yg baik, lancar, aman dan menentramkan – Jubir HTI.  

Mengapa HTI ikut mendukung gerakan ini? Bukankah bagi anggota HTI “Haram Memilih Pemimpin dalam Sistem Kafir, sehingga anggota HTI diwajibkan GOLPUT.” Pertanyaan ini bisa dijawab dari tontonan video ini [–> KLIK DI DISINI BENARKAH HTI MENUGANGGI?].  Lihat pada detik 7.45 -8.08   “Saya kira kita harus memiliki pemimpin yang dia melindungi masyarakat, melindungi umat, bisa menopang atau bisa mendukung dakwah, memperlancar dakwah, bukan justeru sebaliknya menghambat dakwah bahkan sampai membubarkan kelompok dakwah begitu.  Nah, Penguasa yang menghambat dakwah bahkan membubarkan kelompok dakwah ini saya kira penguasa yang tidak selayaknya terus kita dukung.”

Bukti digital baru menuju pada PKS sebagai inisiator gerakan hastag dan HTI yang bersatu ikut memperjuangkan.  Saya coba mencari bukti digital untuk komponen lainnya seperti FUI/FPI tampaknya belum secara jelas ada mendukung hastag ini, karena kubu FUI/FPI atau PA212 cukup konsisten merekomendasikan #PrabowoPresiden.   Dengan melihat siapa pemain hastag ganti presiden, maka kita bisa menjawab pertanyaan “Mengapa sebagian masyakat mendukung gerakkan tagar ini?”  Jawabannya adalah (1) Keinginan berkuasa atau memegang posisi penting pada pemerintahan Indonesia, posisi strategis sebagai Presiden.  Mereka berkaca dari TURKI, Erdogan ketika menjadi Perdana Mentri kekuasaannya ternyata tidak absolute, namun ketika jadi Presiden dia bisa membubarkan sistem parlementer, ini karena rakyat lebih mendukung posisi Presiden dibandingkan ketua parlementer seperti MPR atau DPR.  Kekuasaan absolute yang bisa mengatur rakyat dengan kekuatan ABRI ini tentu menjadi incaran PKS. Alasan selanjutnya (2) Balas dendam karena pemerintah telah membubarkan status ORMAS mereka.

Lalu mengapa mereka tak mau ganti tagar menjadi #2019PrabowoPresiden? PKS adalah partai politik transnasional mempunyai garis komando dengan Ikhwanul Muslimin (IM) yg dikomandoi Yusuf Qadrawi, tujuan dari partai ini adalah membentuk Jamiatul Muslim, ini mirip sistem khilafah ala hizbut tahrir yaitu penyatuan negeri-negeri muslim dalam satu komando internasional.  Perjuangan PKS atau IM dilakukan dengan mulai mengambil alih jabatan-jabatan strategis di negara-negara muslim dari mulai walikota/bupati, gubernur, sampai presiden.  Jika negeri Muslim seperti Malaysia, Indonesia, Turki juga negara-negara lainnya dikuasai oleh kader-kader IM maka aliansi Jamiatul Muslimin akan mudah terbentuk.  Jamiatul Muslim ini akan melawan haegomoni USA yang mengusung Kapitalis Liberalis Demokrasi.  Tampaknya PKS melihat Pak Prabowo pada saat ini, setelah tidak memilih capres rekomendasi Ijmak Ustadz, tidak mampu mereka kendalikan.  Bahkan sebaliknya, Pak Prabowo yang nasionalis dan cinta NKRI ini malah membalikkan posisi memanfaatkan mereka.  Inilah sebabnya tagar tersebut bertahan.  Bagi HTI sendiri tidak terlalu penting siapa presidennya, yang paling penting Presiden itu memberikan kebebasan untuk mendakwahkan KHILAFAH dan #GANTISISTEM diberikan ijin #DEMO dan menggelar acara-acara seminar dan konferensi #KHILAFAH.  Pemerintahan Pak Jokowi dianggap mematikan dakwah khilafah mereka, mereka pun tidak yakin Pak Prabowo akan mendukung ide khilafah.  Inilah sebabnya mereka mendukung hastag ganti presiden bukan #2019PrabowoPresiden atau #2019TetapJokowi.  Gerakan ini sebenarnya bisa mengancam tidak hanya pada Jokowi tapi juga pada Prabowo kalau terpilih.  Berikut bukti digital ancamannya.

Screen Shot 2018-09-01 at 03.29.12

Kenapa gerakkan ini kok kader-kadernya militan ya? Pertanyaan itu sering dilontarkan pada saya.  Sebagai “pakar mantan” saya cuma bisa jawab, (1) karena DORONGAN IDEOLOGI.  (2) karena cuci otak dalam liqo/halaqoh tiap minggu. (3) karena penutupan keterbukaan berpikir.   Yuk, kita bahas satu-satu!

  1. Dorongan ideologi.  Mereka diyakinkan bahwa sistem yang dianut Indonesia dengan Pancasila dan Demokrasi adalah sistem bathil, sistem kufur, sistem thogut.  Sistem yang tidak sesuai dengan teks al qur’an, hadits, dan ijmak shahabat.  Mereka diyakinkan bahwa sistem yang dianut Indonesia saat ini tidak sesuai dengan contoh Rasulullah saw dan para Shahabat, oleh sebab itu perlu dibubarkan dan diganti dengan sistem islam.  Para pejuang sistem ini dijamin surga, dikatagorikan sebagai mujahid, dan orang-orang Idealis . Adapun para pejuang Pancasila dan Demokrasi dianggap mereka sebagai orang-orang Pragmatis atau Liberal bahkan tidak jarang mereka melontarkan perkataan “munafik” dan “komprador” pada umat islam yang memperjuangkan Pancasila dan Demokrasi. Hal yang mereka lupakan, “NKRI dan Pancasila lahir dari Ijmak Ulama 1945, ada ulama dari Masyumi, NU, Muhammadiyah, dan lainnya.  Semua ulama dengan komponen bangsa lain bersepakat menerapkan ideologi Pancasila dan NKRI.  Ulama saat itu menyepakati ideologi negara Indonesia dengan dasar kepentingan umat islam. Selayaknya kita sebagai umat mempercayai keputusan ulama, karena Ulama adalah pewaris para Nabi SAW”.   Dorongan ideologi yang membabi buta, melupakan konteks dimana mereka tinggal.  Bahkan mereka lebih percaya pada ulama-ulama yang tinggal di Timur Tengah untuk mengatur gerak dakwah di Indonesia, ketimbang petuah para ulama Indonesia.  Ulama timur tengah pemimpin IM dan HT mengatur gerak dakwah di Indonesia, menyamakan Indonesia dengan kondisi masyarakat timur tengah menciptakan gejolak.  Sementara para ulama Indonesia yang tidak sesuai kemauan mereka, mereka sebut sebagai ULAMA SU [ 1, 2, 3, 4, Astagfirullah….keji bukan?].
  2. Liqo/halaqoh adalah kegiatan rutin 2 jam dalam satu minggu.  Pada kegiatan ini para kader atau anggota PKS/HTI diberi asupan pemikiran.  Tujuannya menjaga agar kader tidak terpengaruh pemikiran dari luar gerakkan dakwah mereka.  Bisa dikatakan kegiatan ini merupakan kegiatan cuci otak agar pemikiran dan langkah mereka sama.  Opini yang dikeluarkan setiap anggota sama.  Apa yang harus dilakukan di masyarakat maya dan real sama.  Anggota yang jarang liqo/halaqoh pemikiran dan langkahnya boleh jadi menyeleweng dari khittah (garis komando) mereka.  Oleh karena itu peraturan liqo/halaqoh ini sangat ketat.  Liqo/halaqoh ini wajib dihadiri, dan diberi sanksi jika tidak hadir tanpa uzur syari’. Sanksi terberat adalah dikeluarkan.
  3. Menutup keterbukaan berpikir.  Selain liqo/halaqoh juga ada mutaba’ah.  Kegiatan ini diisi dengan (1) mengecek  EFEKTIFITAS OPINI MINGGUAN YANG DISEBARKAN PADA MASYARAKAT dengan pertanyaan “sudah sebar opini dimana saja? sasarannya siapa, lembaga mana? efektif atau tidak penyebaran opini tersebut? siapa yang berhasil direkrut atau menyetujui opini ini?  (2) menegur, para anggota yang dianggap beropini atau bertindak tidak sesuai dengan yang digariskan partai (gerakan islam ini) akan ditegur bahkan disalahkan.  Tidak ada kebebasan berpikir dan berpendapat.  Pikiran dan pendapat anggota/kader harus sama dengan pikiran/pendapat partai.  Jika membandel, maka diberi sanksi….sanksi terberat yaitu dikeluarkan.

Jadi, sebagai warga masyarakat yang masih cinta hidup di Indonesia.  Hidup damai dengan Pancasila warisan para Ulama45.  Maka sebaiknya berhati-hati dengan gerakan-gerakan ini.  Semoga #わかりました。

 

Jokowi Amin atau GOLPUT? #saveNKRI

Jokowi Amin….. (nb. kalau saya membaca frasa ini, serasa do’a berkah untuk sebuah pertanyaan, “Siapa Presiden Indonesia 2019-2024? insyaalloh “Jokowi! Aamiin!”).  Hal yang sama jika Prabowo berpasangan dengan Amien Rais, frasanya menjadi “Prabowo Amien”

Bagi saya pribadi pasangan Jokowi Amin cukup mengagetkan, karena sejak awal saya menduga Pak Mahfud MD yang akan berpasangan dengan Pak Jokowi.  Pak Mahmud MD tidak diragukan lagi keilmuan dalam soal ketatanegaraan dan agama.  Namun gelarnya beliau belum nyampe Kyai atau Ulama.  Partai koalisi Jokowi yang tidak pernah membahas ‘ijmak ulama’ pada akhirnya memilih seorang Kyai seorang ulama untuk mendampingi Jokowi. Sementara partai oposisi yang sudah melakukan Ijmak Ustadz sudah mengeluarkan dua nama Ustadz yang dipilih, pada akhirnya berlabuh pada sosok Pengusaha Muda.

Secara pribadi, saya menghaturkan terima kasih kepada Jokowi dan Partai Koalisinya yang menempatkan kepentingan bangsa Indonesia, bagaimana PILPRES dapat berjalan bukan hanya aman, namun juga damai dan tentram serta gembira.  Terima kasih yang sangat dalam juga untuk Pak Prabowo, Bapak telah menunjukkan secara cermat keluar dari tekanan yang begitu menghimpit demi keutuhan NKRI Pancasila juga. Brovo Jenderal, from the bottom of my heart i salute you

Hal yang menarik adalah pilihan partai koalisi Jokowi terhadap Pak KH. Ma’ruf Amin.  Menyandingkan antara Ulama dan Umaro.  Saya sendiri follower beberapa tokoh yang punya pandangan beragam tentang posisi ulama dan umaro dalam pemerintahan (islam khususnya), dalam diskurs ini paling tidak ada dua pendapat yaitu:

  1. Pemisahan ulama dan umaro.  Umaro atau pemimpin pemerintahan haruslah orang yang ahli dalam manajemen pemerintahan yang dibuktikan dengan pernahnya menjabat di pemerintahan level walikota, gubernur, pada akhirnya presiden.  Adapun ulama posisinya sebagai dewan penasehat umaro, posisi lebih tinggi dari Umaro.  Namun tidak setiap nasehat dari Ulama bisa ditelan mentah-mentah oleh Umaro.  Pemisahan seperti ini terjadi pada pemerintahan Syiah seperti di Iran.  Juga pada sistem monarkhi seperti sistem sultaniyah atau kerajaan.  Termasuk kesultanan-kesultanan di Nusantara seperti Ternate, Jogja, Solo, dan lainnya.
  2. Penyatuan antara ulama dan umaro.  Seorang umaro lebih afdol jika dia seorang mujtahid pada konteks ini maka dia adalah Umaro yg juga Ulama.   Pandangan seperti ini diadopsi oleh sistem khilafah islamiyah atau Negara Islam Indonesia.  Pada zaman kekhilafahan islam ada Umar bin Khatab, Abu Bakar Sidiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib….keempatnya adalah Umaro sekaligus Ulama yang dibina langsung oleh Nabi SAW.  Pada konsep #NeoNII unggulan dari calon gubernur selalu dibangkitkan sisi kefakihannya dalam agama, misalnya hafidz quran.  Jika pun tidak maka pasangan wakilnya haruslah unsur umaro-ulama, berdasarkan pandangan ini maka wajar jika kelompok tokoh agama islam pengusung #NEONII melakukan ijmak untuk memilih ustadz yang layak menjadi cawapres.

Ketika koalisi Jokowi menyandingkan Umaro-Ulama maka sesungguhnya pola ini mendekati sistem ideal kekhilafahan islam. Umaro dan ulama sejajar dalam membimbing bangsa Indonesia menuju baldatun toyibatun warobun ghofur.  Dengan masuknya unsur ulama juga ahli ekonomi syariah, saya membanyangkan bergejolaknya ekonomi real dan mulai dibumikannya mata uang berlandaskan emas yang boleh jadi akan menggantikan dominasi dollar.  Pembangunan mental dan spiritual akan makin subur.  Nasionalis religius….menjadi ruh dalam membangun Indonesia.  Ruh jamai’ pasangan Jokowi-Amin adalah islam nusantara, islam  yang toleran terhadap multikultur, multi ethnis, dan multi agama.

Lalu mengapa mereka yang memperjuangkan kekhilafahan islam dan #NeoNII tetap “nyinyir” dengan keputusan ini? Apalagi kelompok #NeoNII sangat paham siapa Kyai Ma’ruf Amin.  Beliau lah yang membuat fatwa sehingga lahir GNFMUI yang berjilid-jilid demo di Monas.  Mengapa setelah digandeng Jokowi cs, kelompok #NeoNII tetap membenci? Ini semata-mata karena Jokowi dan koalisinya yang menyadari bahkan menghalangi mereka bisa bangkit dalam menghimpun kekuatan umat islam untuk melakukan revolusi menggantikan pemerintahan NKRI berdasarkan pancasila menjadi pemerintahan NKRI BERSYARIAH sebagai cikal bakal dari Kekhilafahan islam.  Ini “nyinyir” ideologis.   Beberapa isu yang dimunculkan anggota kelompok Nyinyir ideologis adalah:

  1. KH Ma’ruf Amin sangat mulia, tidak pantas dijadikan pilihan politik.
  2. Jokowi butuh suara umat islam.
  3. Pemilihan KH. Ma’rif Amin sekedar perisai untuk menutupi kedzaliman Jokowi terhadap umat islam.
  4. ……dan isu-isu lainnya yang akan terus diproduksi oleh mereka untuk membuat masyarakat pemilih Jokowi GOLPUT.

Praktek kelompok #nyinyir ideologi ini di lapangan kemudian dibagi menjadi dua:

Kelompok Nyinyir ideologis pertama:  Selain isu yang telah disebutkan di atas, akan dimunculkan juga isu HARAM-nya memilih pemimpin dalam sistem demokrasi kufur, walaupun calonnya itu Seorang Kyai, namun karena sistem yang dibangunnya adalah demokrasi, dan demokrasi sistem kufur, maka memilih Kyai pun tetap haram.  Dengan Nyinyir #ideologis seperti ini mereka berharap masyarakat banyak yang GOLPUT, sehingga pemimpin terpilih nanti tidak menggambarkan legitimasi hukum.

Kelompok Nyinyir ideologis kedua: tidak mengajak golput, namun mengajak memilih koalisi partai yang bisa mereka stir.  Namun tak mudah menyitir calon presiden sekarang!

Sudah jelas koalisi 9 Partai Jokowi sangat solid tidak bisa mereka stir, justeru sebaliknya kelompok ini bisa distir dan dibanting jika bertindak membahayakan NKRI Pancasila.  Bagi kelompok Jokowi Amin sudah sangat jelas “NKRI Pancasila adalah perjuangan para pendiri bangsa termasuk di dalamnya para ulama dari NU.  Mempertahankan NKRI dan Pancasila adalah bentuk ke-tsiqoh-an pada para ulama pendahulu”.   Maka kelompok Jokowi cs karena tidak bisa mereka stir, bahkan jika kelompok #NeoNII ini masuk pada kelompok ini, mereka akan diminta tobat untuk kembali pada Islam Nusantara.  Oleh sebab itu Jokowi cs akan menjadi lawan abadi mereka.  Labeling “pendukung penista agama” walaupun di dalamnya ada Kyai yang menginisiasi gerakan demo berjilid-jilid, tetap akan terus disematkan pada kelompok Jokowi cs untuk memenangkan pertarungan ini.

Adapun Gerindra dan Demokrat juga bukan partai yang gampang distir, sudah terbukti dari keputusan Pak Prabowo memilih Sandiaga Uno.   Demokrat dan Gerindra sebagai partai nasionalis saya yakin menjaga NKRI Pancasila.  Bagi Gerindra/Demokrat bergabungnya orang-orang kelompok #NeoNII ini ke partai mereka bisa dianggap sebagai simbiosis komensalisme.  Militansi dan kesolidan mereka bisa dimanfaatkan untuk kampanye mendulang suara.  Walaupun kampanye mereka penuh hujatan SARA dan politik identitas, namun selama keberadaan mereka menguntungkan dan tidak merugikan mengapa tidak? Toh secara pribadi  Prabowo-Gerindra dan SBY-Demokrat bukan orang atau kelompok yang mudah di-stir oleh kemauan mereka.  Ideologi Gerindra dan Demokrat jelas ‘Nasionalis Pancasila’, tinggal kekuatan keduanya untuk tetap istiqomah ditengah gempuran pihak-pihak #NeoNII.

Tadinya saya berhadap PILPRES kali ini dengan berpasangannya Jokowi dengan Ulama bisa dijalani oleh warganet dengan nyaman dan damai, namun rasanya nyamannya hanya sesaat saja.  Sehari setelah deklarasi capres-cawapres keributan mulai kembali.  Ya, sudahlah kita tutup toko aja selama PILPRES.

 

Agama, politik, dan negara: where are we?

Isu ini mengemuka akhir-akhir ini.  #PILKADADKI suka atau tidak suka, secara fakta menjadi pemicu bagi kegegaran agama (islam) dalam tatanan pemerintahan di Indonesia.  Bukan sebuah rahasia lagi pada #PILKADADKI muncul slogan-slogan PEMIMPIN MUSLIM UNTUK JAKARTA BERSYARIAH. #PilkadaDKI menjadi momen kebangkitan NKRI Bersyariah (tentang NKRI BERSYARIAH, telah ditulis sebelumnya). 

Penangkapan Ustadz Muhammad Al Khathath (Gatot Saptono) bukan sekedar karena inisiasi aksi #313 tapi karena memang bukti-bukti dunia maya, untuk ide #NKRIBERSYARIAH yg digulirkan sejak tahun 2012 tertuju pada al ustadz (silahkan Googling, informasi pada media2 resmi yg diterbitkan FUI atau FPI dan juga media2 islam).  Dan juga bukti2 lain  hanya polisi yang tahu.

Jika penangkapan atas kasus makar #212, tidak terkait ideologi, hanya terkait skenario ketidaksetujuan dg pejabat yang memerintah. Maka penangkapan makar #313 lebih ideologis, yaitu mengancam pancasila.

Yes, islam is ideology….

Kami aktifis rohis sewaktu di SMA atau perguruan tinggi, sangat hapal bahwa islam sebagai ideologi khas.  Islam memerlukan negara untuk merealisasikan hukum terkait pidana seperti zina, minum khamar, mencuri, dan membunuh.  Lalu kami juga sangat hapal bahwa dengan sebutan Pemerintahan Thogut atau Pemerintahan Kufar untuk pemerintahannya yg tidak dijalankan berdasarkan syariat islam, pun disematkan pada pemerintahan demokrasi pancasila  Dan kami juga sangat sadar bahwa ide-ide terkait islam ideologi dibawa oleh dua jaringan.  Pertama, jaringan transnasional atau partai internasional seperti Ikhwanul Muslimin (di Indonesia bernama PKS) dan Hizb Tahrir dengan pemimpinan utamanya berada di negara sekitar Arab.  Kedua, jaringan lokal semodel NII atau metamorfosisnya.  Kedua jaringan ini bergerak masuk dlm sistem menjadi partai dan diluar sistem menjadi ORMAS atau ada juga gerakan di bawah tanah.

Jaringan pertama marak sekitar tahun 80-an, seiring gegap gempita REVOLUSI IRAN.  Jika saya masuk SMA tahun 1987, maka sudah lebih dari 30 tahun untuk kelompok pertama melakukan kaderisasi.  Dan tentu saja lebih lama lagi untuk jaringan kelompok lokal, karena NII pun tumbuh dan ada seusia Indonesia berdiri.  Kini kedua jaringan tersebut menyatu dg agenda yang sama menjadikan Indonesia sebagai cikal bakal pendirian Negara Islam.  Jakarta dijadikan target utama, karena seperti kata DN AIDIT DALAM FILM G30S PKI “Jika ingin menguasai Indonesia, kuasai pulau Jawa, jika ingin kuasai Jawa maka kuasai Jakarta”.  Quote DN AIDIT ini ada benarnya, “Aksi 411 dan aksi 212 didatangi oleh muslim di wilayah yang tidak punya kepentingan dengan PILGUB DKI, ada peserta dari Palembang, Padang, Medan, Makasar, selain dari pulau Jawa.  Magnet Jakarta memang cukup besar.  Membludaknya dukungan terhadap aksi 212 dianggap sebagai sinyal positif kerinduan umat akan syariat islam tegak di Indonesia.  Momen sholat  berjama’ah atau peringatan hari besar digunakan untuk memelihara perlunya “umat islam  menjadi pemain dalam percaturan pemerintahan indonesia” “keharusan DKI dipimpin muslim yg bisa menjadi entry masuknya PERDA SYARIAH atau DKI BERSYARIAH” Dan sebetulnya dalam hal ini makna “pemain” bukan sekedar umat islam atau muslimnya, karena 95% yg mengisi birokrasi sekarang ini pun muslim, tapi maknanya IDEOLOGI ISLAM.

Is it logic?

Terus terang aja, saya mah agak bingung.  Apa memungkinkan tertunaikannya DKI BERSYARIAH jika gubernurnya muslim? Lihat saja JABAR gubernurnya Muslim, bahkan diusung oleh partai yg punya cita2 mendirikan negara islam.  Tapi apakah bisa menjadikan JAWABARAT BERSYARIAH? Apakah ada hukum ikhtilat, Liwath, Zina, Qishosh, dll di Jabar???  Begitu pun di Sumbar, adakah SUMBAR BERSYARIAT, pdhl wilayah ini terkenal dg adat bersanding syaro, syaro bersanding kitabulloh? Bisakah? Jadi? Think 2x. Jangan2 ini akal2an saja? Atau memang Jakarta jadi entry point, lalu wilayah lain nanti akan ikutan….seperti paham gerakan ikhwanul muslimin “dari individu, ke keluarga, ke daerah, daerah ke negara, negara2 bersatu jadi khilafah islamiyah…..”?

Pancasila dan NKRI yg ada saat ini disepakai oleh tokoh muslim dari NU, MUHAMMADIYAH, dan MASYUMI.  Dianggap sebagai jalan tengah untuk menakomodasi persatuan Indonesia dari Sabang sampai Meurauke.  Para ulama saat itu harus menahan ambisi mereka mendirikan SYARIAT ISLAM demi mashlahat seluruh rakyat Indonesia.  Apakah ini bentuk kekalahan? Atau bentuk perjuangan yg belum selesai?  Atau ini justeru bentuk kearifan dan kebijaksanaan?

So, where are we?

Kita muslim, tidak menolak islam dan al quran.  Namun perlu diingat Indonesia yg kita cintai ini adalah buah perjuangan para ulama sampai titik darah pemghabisan.   Pancasila sebagai bentuk kompromi dan perjuangan para ulama harus dihargai, kita hanyalah seorang mutabi atau pengikut ulama.   Jika ada ulama Timur Tengah yg menawarkan KHILAFAH atau NII untuk Indonesia, dan ada ulama Indonesia yg menawarkan hidup berdampingan dg pancasila, maka siapa yg kita pilih? Ulama Timur Tengah mengeluarkan ijtihad dg melihat fakta relevan di negaranya, pun begitu ulama Indonesia.  Khilafah dan NII boleh jadi cocok ditawarkan di negara Timur Tengah, tapi belum tentu cocok untuk negara Indonesia.  Sebagai mutabi, dalam pilihan politik lebih baik bila kita taat pada ulama Indonesia terutama para kyai NU, karena mereka mengikhsas fakta berdasarkan kondisi faktual Indonesia, dan tentu hasil ijtihadnya cocok untuk Indonesia.  MENOLAK #kompromi dan #jalanTengah sesungguhnya bentuk keegoisan, jika ada gerakan yg menolak kompromi dan mendahulukan kepentingan golongannya daripada kepentingan umat yang banyak patutlah kita pertanyakan, “APAKAH MEMNG ISLAM MENGAJARKAN HAL TERSEBUT?” 

24. Logika Yg Ngawur #Random

Screen Shot 2015-05-09 at 3.03.38 AM

Ini adalah tentang sebuah Fanpage yg sebetulnya likers-nya gak banyak banget yaitu cuma 834.000 org.  Masih kalah dengan likers seorang mualaf idealis yg berkomitmen dalam perjuangan syariah, likers-nya menembus angka 2 juta.

Sampai detik ini masih berkampanye, mencari celah untuk menjatuhkan. Dan logika yang dibangun atas tindakannya ini adalah JIHAD, lebih tepatnya lagi sebagai JIHAD SYIASI.

— JIHAD kata2 magic bagi umat islam.  Kata ini membakar kaum muslimin sehingga bisa mengorbankan apapun demi menggapainya.  Oleh kelompok pengajian tertentu jihad didistorsi penggunaannya dari makna syari’ ke makna lugoh.  Apa akibatnya?

Akibatnya ketika suatu aktifitas dikatakan sebuah jihad, maka berupaya terus untuk melakukan sampai melanggar batas2 norma, etika, bahkan dalil syara’ lainnya.  Kalau sudah JIHAD ya siapapun yg menghalangi dianggap kafir/thougut dan wajib dibabat habis.
Contoh: Ketika bom bunuh diri sebagai jihad, maka melakukannya di wilayah muslim dengan memakan korban kaum muslimin adalah sah dan halal. Begitu pula CYBER ARMY sebagai perbuatan JIHAD, maka pemalsuan data dan black campaign pun dianggap halal.  —- Semua karena apa? DISTORSI JIHAD, demi jihad babad habis…..habisin yang menghalangi….dengan itu lah dapat pahala.

Walahhhh….pahala NDAS mu!!! Jihad dalam makna syari’ adalah berperang pada musuh yang menghalangi penyebaran islam secara fisik.  JIHAD dikomando oleh seorang Khilafah atau Presiden….Jadi Khilafahlah yg menyatakan jihad atau presidenlah yang menyatakan perang.  Yg melaksanakan adalah pasukan jihad dikomando amirul jihad, atau ABRI dikomadoi panglima ABRI dlm konteks Indonesia.  Jika pasukan jihad/ABRI tidak cukup maka ada wajib militer.   Kapan khilafah/presiden memberi komando Jihad???
1) Pada saat islam disebarkan ke suatu wilayah, pemimpin di daerah itu menolak islam, para pendakwah islam diburu oleh para pemimpin tersebut maka disitulah Jihad diperintahkan.  Dalam sejarah, islam mendapat rintangan fisik seperti  di Bagdad juga Spanyol….maka ada JIHAD untuk mendapatkan wilayah ini.  Tapi tidak ada JIHAD diwilayah kerajaan2 Indonesia, karena para wali (pengemban dakwah islam) diterima dg baik oleh para raja di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, juga Sulawesi.
2) Jihad yg kedua adalah mempertahankan wilayah islam, seperti yg dilakukan di Palestina sekarang dan beberapa wilayah islam lainnya.

Makna jihad lain yg ada dalam hadits yaitu JIHAD TERHADAP HAWA NAFSU. Nah, kita bahas yang ini dengan logika si empu FanPage berikut ini:

Empu FanPage “Memilih JK, terpilih SBY.  Lalu tunduk saja dan legowo pada SBY. Tapi kenapa pada JKW tidak? Maka mengalirlah tuduhan JKW hidup dlm lingkungan atau daerah PKI, inkonsisten, pelindung syiah, pencitraan…dst”

Pertanyaannya adalah…
Apakah lingkungan kita dan SBY pun bebas dari PKI? Salah satu azas negara kita diambil dari ideologi PKI yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” – dengan mengambil azas ini, apakah Indonesia dikatakan komunis???

Pencitraan — sebagai tokoh politik dan diharapkan memimpin harus dapat simpati rakyat. Caranya ya melakukan pencitraan.  Tanpa pencitraan tak mungkin dapat simpati rakyat.  Hanya saja pencitraan ini ada yg bersifat inovatif dan bersifat follower saja— misalnya Jokowi dg blusukan hanya untuk mendengar keluhan dan menuntaskan masalah teknis.  Ridwan Kamil  dg penataan kota dan mobilisasi massa untuk cinta kota. Ada juga beberapa kepala daerah yg mengoolkan ONE STOP SERVICE.  Jokowi dan Ridwan Kamil menjadi sering tersorot media karena cantik kemasannya dan inovatif-nya.  Beberapa kepala daerah lain kurang booming, ya karena gebrakkannya bukan hal baru dan mengemasnya tidak cantik, pencitraan getol di media partainya tidak mendapat simpati rakyat karena sekedar follower dari yang sudah ada tanpa terobosan berarti.

Jadi alasan jihad pada jokowi karena jokowi PKI atau pun Pencitraan adalah alasan palsu.

Faktanya adalah………pada zaman SBY walaupun memilih JK, pada akhirnya si partai masuk dalam kursi kekuasaan.  Namun, pada Era Jokowi tidak tersisa kursi sedikit pun.  Nah, disitulah…justeru telah terjadi pelanggaran terhadap hadits “JIHAD MELAWAN HAWA NAFSU PALING BESAR”

Hawa nafsu ingin kursi kekuasaan, membutakan mereka.  Jadi seharusnya mereka BERJIHAD TERHADAP DIRI MEREKA SENDIRI, yaitu Jihad untuk melawan nafsu ‘ingin‘ dan ‘patah hati tidak dapat‘– kursi kekuasaan.

 

Semoga kita mengembalikan makna JIHAD ini sesuai dengan makna keagungannya, dan tidak menggunakannya demi kepentingan hawa nafsu kita. Wallohualambisawab.

Kecewa pada Jokowi?

Kenaikan BBM sudah diumumkan.  Lantas ramelah lini massa… Sebagian ada yang kecewa dengan keputusan Jokowi, uniknya yang banyak kecewa dengan keputusan Jokowi justeru yang tidak memilih Jokowi.

Saya sih mah bertanya aja, “Apa yang harus dikecewakan dengan Jokowi?”  Ketika kita milih Jokowi kita mempercayakan Jokowi untuk menjalankan NKRI dengan landasan UUD 1945 yang telah direvisi dan aneka UU lainnya serta berbagai Agreement perjanjian Internasional yang telah ditandatangani oleh pemerintahan sebelumnya.  Artinya secara ekonomi pun kita harus siap TIDAK BERPINDAH KIBLAT ke Ekonomi Islam atau Ekonomi Kerakyatan, tetapi masih mendasarkan pada EKONOMI NON REAL. Walau di awal kampanye Jokowi menjanjikan EKONOMI KERAKYATAN ala SOEKARNO-HATTA…namun saya sendiri sangsi bisa dijalankan, IMPOSIBBLE bagi Jokowi menjalankan sesuai IDEALISME saat kampanye, karena apa? Banyangkan hampir 32 tahun plus 16 tahun reformasi atau tepatnya 48 tahun sejak ORBA ekonomi negara kita sudah dibelit dengan kuat bahkan sudah menjadi darah dan daging oleh EKONOMI NON REAL dan PASAR BEBAS.

Dan konsekuensi dari itu semua harus siap juga menanggung kenaikan BBM yang kapan saja bisa naik, selama harga BBM kita belum sama dengan harga BBM yang ditetapkan oleh harga pasar di dunia atau istilah gampangnnya “Harga BBM pertamina akan terus naik sampai ketemu dengan harga BBM yang dijual SHELL, PETRONAS, dan TOTAL”.

Apa yang terjadi kalau harga BBM di Pertamina telah sama dengan harga BBM di SPBU Asing? Gampang — Pertamina akan gulung tikar, Kok bisa? Ya bisalah! Pertamina walaupun sudah pasang pasti pas …tetap saja suka curang, sementara SPBU asing menjunjung kepastian dan pelayanan.  Sekarang pertamina masih merajai karena harganya yang lebih murah walau dengan pelayanan seadanya.  Besok lusa bisa senasib dengan PETRONAS di Indonesia yang sudah gulung tikar.  Daya saing BUMN kita rendah, kalau tidak disubsidi pemerintah.  Apa ruginya kalau PERTAMINA gulung tikar? Yg jelas lah negara tidak akan mendapatkan 25% keuntungan Pertamina jika ditutup.  Lalu darimana negara akan membiayai belanja pegawai dan santunan rakyat miskin?? ***HUTANG…..HUTANG — nah, kalau sudah banyak hutang bagaimana posisi Indonesia di dunia??? *mikir

Pada ekonomi Non Real — SUBSIDI maknanya bukanlah memberi bantuan kepada rakyat — tapi merupakan SELISIH harga antara harga pasar dunia dengan harga yang berlaku di Indonesia.   Dan terus terang saya selalu gagal paham “Mengapa harus menyesuaikan dengan harga pasar di dunia yang untuk BBM ditetapkan oleh NYMEX?”  Kalau mau jual mah, jual aja sesuai dengan harga produksi dan distribusi mengapa harus sama dengan harga pasar dunia???

Jadi haruskah kita kecewa pada Jokowi? *Hemm…selama disumpah untuk menjalankan NKRI sesuai dengan PAKEM EKONOMI NON REAL yang notabenenya semua PAKEM itu sudah ter-UU-kan, maka buat apa kecewa.

Namun, jika dari awal Jokowi tampil sebagai calon revolusioner yang akan merevolusi sistem pemerintahan yang ada.  Mempunyai kekuasaan melebihi kekuasaan DPR/MPR dan bebas berbuat apapun sesuai ambisi pemikirannya…#maka, Anda berhak kecewa pada Jokowi jika tidak menjalankan janjinya.

Jokowi hanyalah seorang pemimpin disebuah sistem yang terlanjur bobrok.  Sekuat apapun Jokowi membenahinya, tetap saja akan menemui kesulitan yang tinggi.  Jadi, saya lebih memilih tidak menghujatnya, tetapi memakluminya saja.

Mungkin akan dibilang kok MAKLUMERS?? Ya, karena saya orang yang tidak punya kepentingan dan ambisi politik apapun.  Saya tak berjuang untuk menggantikan sistem yang ada dengan sistem alternatif, saya juga bukan pejuang untuk meraih kursi di sistem yang ada…

Saya memaklumi karena jika pun saya di posisi Jokowi, saya akan seperti beliau tetap bekerja walaupun “BUKAN HAL MUDAH” bekerja di sebuah bahtera rapuh dan koyak” ….paling tidak bisa membawa penumpang dengan selamat ke tujuan dan tidak karam di tengah laut …. itu sudah untung.

Refleksi Pilpres 2014

KPU belum secara resmi mengumuman perolehan suara. Namun, transparansi yang dibuat KPU membuat kita semua bisa menghitung REAL COUNT. Untuk hal ini kita harus angkat topi pada KPU.

Berdasarkan transparansi data KPU itulah, berbagai komponen masyarakat bisa mengawal PEMILU2014, dari sekedar menghitung menggunakan excell sampai membuat website sendiri seperti Kawal Pemilu. atau REKAPDA1.

Selama pemilu, rasanya PILPRES kali ini yang paling istimewa, karena masyarakat turut mengawal, ada people power disitu. Lalu kenapa people power turut bergerak? #jokowiEfect kah? Jawabannya sih harus dianalisis, dan saya gak kompeten menganalisisnya secara makro.

Hanya saja, saya bisa merefleksi pada diri saya sendiri….
Selain PILKADA BOGOR 2014 yang menghantarkan Bima Arya menjadi walikota, maka PILPRES 2014 ini juga yang membuat saya men-tweet, nge-blog, dan membuat status yang menunjukkan ke PRO-an pada salah satu pihak. Lalu kenapa saya berbalik PRO-Jokowi??

Gini ceritanya!
Waktu PILEG, saya gak tahu milih siapa. Saya cuma nyoblos partai dan berharap GERINDRA bisa mengusung PRABOWO jadi presiden. Namun, harapan itu ternyata tak kesampaian. Walaupun berada di posisi ketiga, namun Partai Gerindra tidak mendapat 20% suara, hanya belasan saja, ini agak sulit bagi GERINDRA kecuali berkoalisi.

PDIP dan Jokowi bukanlah calon favorit saya. PDIP, kami tinggal di kota Bandung, dan kader PDIP selalu identik dengan kerusuhan, sehingga keluarga kami tidak pernah bersimpati terhadap partai ini. Walaupun mertua saya, sangat militan dengan partai ini, tapi saya sendiri tidak pernah tertarik untuk memilih partai ini. Jokowi pun bagi saya saat itu tak diperhitungkan.

Saya menunggu aksi GERINDRA selanjutnya! Posisi PDIP aman sekali, 18% ditangan, tinggal menggaet satu atau dua partai sudah bisa mencalonkan presiden secara independent. Namun bagi GERINDRA ini jadi perjuangan, entah deal-deal apa yang terjadi yang jelas pada akhirnya koalisi GERINDRA menjadi koalisi gemuk dengan bergabung berbagai partai yang reputasinya selama tahun 2009-2014 SANGAT MENGKHAWATIRKAN, Gerinda TERPAKSA menggandeng partai hitam yaitu:

PKS – yang tak pernah mengindahkan etika politik, hanya mencari keuntungan untuk kelompok dan partainya, dan terakhir terbelit kasus sapi. Ketua partai – lambang tertinggi kekuasaan di partai justeru terlilit SAPI.

Golkar versi ARB dengan kasus lumpur lapindo – dengan seenaknya menyerahkan kasus ini untuk ditanggung pemerintah, opini publik dibuat …dari lumpur lapindo menjadi lumpur Sidoarjo yang memperlihatkan perubahan tanggung jawab dari lapindo ke pemerintah. ARB – adalah ketua partai yang juga terlilit secara etika dengan lapindo.

Terakhir PPP yang tegabung pun dirundung masalah – pimpinannya terkait sangkaan korupsi dana haji.

Partai Demokrat sendiri tidak perlu banyak cerita. Ketua partainya sedang menjalani serangkaian sidang kasus korupsi.

Hanya PAN yang cukup elegan, sehingga wajar juga kalau akhirnya PAN – “Hatta Rajasa” dipilih sebagai cawapres, karena dibandingkan partai lainnya partai ini relatif lebih bersih.

Dengan peta seperti ini, membuat saya berpikir ulang untuk memilih Prabowo-Hatta. Waktu itu kalkulasi saya adalah “Jika saya memilih Prabowo-Hatta berarti saya memberi jalan bagi berkuasanya kembali mapia-mapia pertanian, sosial, dan IT di pemerintahan. Depatemen agama tempat saya bernaung, tidak akan melakukan reformasi yang berarti untuk perbaikan kinerja birokrasinya. Ngeri sekali, jika kursi kabinet yang seharusnya diisi oleh orang2 profesional ternyata hanya dibagi-bagi untuk kepentingan mereka sendiri. Sebagaimana kita ketahui beberapa partai seperti PKS atau PPP tak punya pendanaan kuat, mereka mengandalkan iuaran kader partai. Hal ini beda dengan beberapa partai yang punya back up finansial seperti Gerindra dan Golkar. Maka bagi partai kecil seperti itu, kabinet adalah mesin uang partai.

Saya mulai mencari2 apa yang ditawarkan oleh Jokowi. Point Jokowi bagi saya naik, ketika memilih JK. Point ini naik kembali manakala PDIP menunjukkan kesungguhan untuk merealisasikan koalisi demi rakyat. Yah, paling tidak ini jadi angin segar, walaupun tidak tahu akan diwujudkan atau tidak setelah terpilih.

Lalu point pada Prabowo bagi saya terus melorot, ketika kader PKS begitu membabi buta melakukan serangan2 black campaign dengan membawa-bawa agama ISLAM, mengajak ulama dan ustadz untuk condong pada rekan koalisinya, tanpa mengindahkan PERSATUAN INDOENSIA. Secara masif dan terstruktur melalui media sosial dan lewat cyber army, PKS menyebarkan black campaign berbau SARA. BLACK CAMPAIGN BERBAU SYARA INI APALAGI DIEMBEL-EMBELI DENGAN JIHAD, MEMBUAT SAYA NGERI, seakan-akan Indonesia mau berperang saja.

Point bagi Jokowi pun naik, makin diterpa isu black campaign makin simpati saya. Black campaign bagi saya adalah sebuah upaya mencegah orang baik untuk berkuasa.

Nah, bagi saya kenapa saya berbalik pilih JOKOWI bukan karena JOKOWI EFECT, tetapi karena MASIfnya Black Campaign pada Jokowi atau Black Campaign Effect.  Black campaign membuat saya tambah mencari informasi, dari berbagai informasi itu, justeru terus menambah point bagi Jokowi-JK.

Jokowi-Kalla atau Prabowo-Hatta

Setelah pengumuman Capres-Cawapres bersyukur cuma ada 2 calon, krn kita gak usah ngabisin anggaran negara yg berasal dari pajak kita. Kabarnya reaksi positif juga ditunjukkan pasar, dollar menguat walau di posisi 11.5xx gak bisa masuk ke level 9.8xx lagi atau bahkan ke 7.xxx seperti jaman Habiebie. 

Dan saya agak berat harus memilih siapa? Awal pileg kemarin saya optimis dg Prabowo, namun seiring koalisi yg dibangun saya pesimis banget.  Pesimis karena koalisi yg dibangun pamrih, koalisi ini mirip dg koalisi indonesia bersatu SBY, bagi2 jabatan mentri dan bancakan proyek.  Setegas2nya Prabowo, saya gak yakin bisa mengatasi kehausan kekuasaan.  Paling tidak posisi strategis dan basah seperti pertanian, sosial, kehutanan, dan agama tampaknya akan diminta partai terdahulu.  Profesionalisme kementrian menjadi tanda tanya.  Jika jadi, maka kepemimpinan Prabowo-Hatta tidak akan membawa dampak perubahan yg berarti  “koalisi penuh pamrih menjadi sandungan kuat”.  Terus terang, saya kecewa.  Tapi juga sangat paham, pilihan ini rasional bagi Gerindra krn suaranya gak nyampai 20%. 

Jokowi-Kalla? Jokowi memang banyak kekurangan.  Namun, PDIP sedang membangun sistem “koalisi tanpa syarat”  Artinya beberapa jabatan strategis dan basah ditentukan secara profesional dan berdasarkan kepentingan.  Janji bahwa menteri gak gemuk kayak sekarang.  Pemilihan Kalla sebagai Wapres menjadi penyulam kekurangan Jokowi.  Gak sempurna sih, tapi saya pengen banget lihat perubahan yg dijanjikan dg sistem KOALISI TANPA SYARAT yg sedang mereka bangun.  Mereka menyebutnya sebagai  REVOLUSI MENTAL. 

So, let’s see next.