#わかりました:Mengapa bisa militan?

Saya pikir setelah 10 Agustus tagar akan berganti ternyata tagar tersebut tidak berganti juga jadi #2019PrabowoPresiden untuk melawan #2019Jokowi2Periode atau #2019JokowiTetapPresiden.  Deklarasi atas tagar ganti presiden tanpa menyebutkan siapa penggantinya terus dikumandangkan,  pertanyaannya “Mengapa gak mau ganti tagar? Mengapa sebagian masyarakat mendukung tagar tersebut?

Sebelum membahas dua pertanyaan ini.  Mari kita bahas siapa deklarator dari hastag ini?  Tentu kita sudah tahu hastag ini dipopulerkan oleh Kader PKS tercatat sebagai ketua dan si ibu mantan artis 80-an juga relawan pemenangan PILKADA DKI Jakarta yang penuh ancaman dari mulai ancaman “Haram Pilih Pimpinan Kafir [padahal sistem Indonesia bukan berdasarkan syariat Islam bahkan mereka menyebutnya sebagai sistem kafir atau thougut, tapi kok pemimpinnya dilarang orang kafir??]” – INI PERANG AYAT, ketika ancaman ini tidak mempan dilakukan ancama berikutnya “LARANGAN MENYOLATKAN JENAZAH PEMILIH AHOK” — ini Perang Mayat.   Untuk memastikan bahwa masyarakat takut dengan ancaman “Ayat dan Mayat” mereka melakukan “Tamasya Al Maidah”, dalam Tamasya ini  mereka ibarat para pembusur yang siap memuntahkan anak panah kepada siapa saja yang membandel.  Seperti halnya PILKADA DKI dengan gerakan 212, gerakan hastag ini pun didukung oleh HTI dengan tambahan tidak hanya presiden yang ganti tapi juga sistem [klik di sini!] “Ganti Rezim Ganti Sistem. Ibarat lalu lintas, diperlukan sopir yg baik dan aturan lalu lintas yg baik untuk terwujudnya kondisi lalu lintas yg baik, lancar, aman dan menentramkan – Jubir HTI.  

Mengapa HTI ikut mendukung gerakan ini? Bukankah bagi anggota HTI “Haram Memilih Pemimpin dalam Sistem Kafir, sehingga anggota HTI diwajibkan GOLPUT.” Pertanyaan ini bisa dijawab dari tontonan video ini [–> KLIK DI DISINI BENARKAH HTI MENUGANGGI?].  Lihat pada detik 7.45 -8.08   “Saya kira kita harus memiliki pemimpin yang dia melindungi masyarakat, melindungi umat, bisa menopang atau bisa mendukung dakwah, memperlancar dakwah, bukan justeru sebaliknya menghambat dakwah bahkan sampai membubarkan kelompok dakwah begitu.  Nah, Penguasa yang menghambat dakwah bahkan membubarkan kelompok dakwah ini saya kira penguasa yang tidak selayaknya terus kita dukung.”

Bukti digital baru menuju pada PKS sebagai inisiator gerakan hastag dan HTI yang bersatu ikut memperjuangkan.  Saya coba mencari bukti digital untuk komponen lainnya seperti FUI/FPI tampaknya belum secara jelas ada mendukung hastag ini, karena kubu FUI/FPI atau PA212 cukup konsisten merekomendasikan #PrabowoPresiden.   Dengan melihat siapa pemain hastag ganti presiden, maka kita bisa menjawab pertanyaan “Mengapa sebagian masyakat mendukung gerakkan tagar ini?”  Jawabannya adalah (1) Keinginan berkuasa atau memegang posisi penting pada pemerintahan Indonesia, posisi strategis sebagai Presiden.  Mereka berkaca dari TURKI, Erdogan ketika menjadi Perdana Mentri kekuasaannya ternyata tidak absolute, namun ketika jadi Presiden dia bisa membubarkan sistem parlementer, ini karena rakyat lebih mendukung posisi Presiden dibandingkan ketua parlementer seperti MPR atau DPR.  Kekuasaan absolute yang bisa mengatur rakyat dengan kekuatan ABRI ini tentu menjadi incaran PKS. Alasan selanjutnya (2) Balas dendam karena pemerintah telah membubarkan status ORMAS mereka.

Lalu mengapa mereka tak mau ganti tagar menjadi #2019PrabowoPresiden? PKS adalah partai politik transnasional mempunyai garis komando dengan Ikhwanul Muslimin (IM) yg dikomandoi Yusuf Qadrawi, tujuan dari partai ini adalah membentuk Jamiatul Muslim, ini mirip sistem khilafah ala hizbut tahrir yaitu penyatuan negeri-negeri muslim dalam satu komando internasional.  Perjuangan PKS atau IM dilakukan dengan mulai mengambil alih jabatan-jabatan strategis di negara-negara muslim dari mulai walikota/bupati, gubernur, sampai presiden.  Jika negeri Muslim seperti Malaysia, Indonesia, Turki juga negara-negara lainnya dikuasai oleh kader-kader IM maka aliansi Jamiatul Muslimin akan mudah terbentuk.  Jamiatul Muslim ini akan melawan haegomoni USA yang mengusung Kapitalis Liberalis Demokrasi.  Tampaknya PKS melihat Pak Prabowo pada saat ini, setelah tidak memilih capres rekomendasi Ijmak Ustadz, tidak mampu mereka kendalikan.  Bahkan sebaliknya, Pak Prabowo yang nasionalis dan cinta NKRI ini malah membalikkan posisi memanfaatkan mereka.  Inilah sebabnya tagar tersebut bertahan.  Bagi HTI sendiri tidak terlalu penting siapa presidennya, yang paling penting Presiden itu memberikan kebebasan untuk mendakwahkan KHILAFAH dan #GANTISISTEM diberikan ijin #DEMO dan menggelar acara-acara seminar dan konferensi #KHILAFAH.  Pemerintahan Pak Jokowi dianggap mematikan dakwah khilafah mereka, mereka pun tidak yakin Pak Prabowo akan mendukung ide khilafah.  Inilah sebabnya mereka mendukung hastag ganti presiden bukan #2019PrabowoPresiden atau #2019TetapJokowi.  Gerakan ini sebenarnya bisa mengancam tidak hanya pada Jokowi tapi juga pada Prabowo kalau terpilih.  Berikut bukti digital ancamannya.

Screen Shot 2018-09-01 at 03.29.12

Kenapa gerakkan ini kok kader-kadernya militan ya? Pertanyaan itu sering dilontarkan pada saya.  Sebagai “pakar mantan” saya cuma bisa jawab, (1) karena DORONGAN IDEOLOGI.  (2) karena cuci otak dalam liqo/halaqoh tiap minggu. (3) karena penutupan keterbukaan berpikir.   Yuk, kita bahas satu-satu!

  1. Dorongan ideologi.  Mereka diyakinkan bahwa sistem yang dianut Indonesia dengan Pancasila dan Demokrasi adalah sistem bathil, sistem kufur, sistem thogut.  Sistem yang tidak sesuai dengan teks al qur’an, hadits, dan ijmak shahabat.  Mereka diyakinkan bahwa sistem yang dianut Indonesia saat ini tidak sesuai dengan contoh Rasulullah saw dan para Shahabat, oleh sebab itu perlu dibubarkan dan diganti dengan sistem islam.  Para pejuang sistem ini dijamin surga, dikatagorikan sebagai mujahid, dan orang-orang Idealis . Adapun para pejuang Pancasila dan Demokrasi dianggap mereka sebagai orang-orang Pragmatis atau Liberal bahkan tidak jarang mereka melontarkan perkataan “munafik” dan “komprador” pada umat islam yang memperjuangkan Pancasila dan Demokrasi. Hal yang mereka lupakan, “NKRI dan Pancasila lahir dari Ijmak Ulama 1945, ada ulama dari Masyumi, NU, Muhammadiyah, dan lainnya.  Semua ulama dengan komponen bangsa lain bersepakat menerapkan ideologi Pancasila dan NKRI.  Ulama saat itu menyepakati ideologi negara Indonesia dengan dasar kepentingan umat islam. Selayaknya kita sebagai umat mempercayai keputusan ulama, karena Ulama adalah pewaris para Nabi SAW”.   Dorongan ideologi yang membabi buta, melupakan konteks dimana mereka tinggal.  Bahkan mereka lebih percaya pada ulama-ulama yang tinggal di Timur Tengah untuk mengatur gerak dakwah di Indonesia, ketimbang petuah para ulama Indonesia.  Ulama timur tengah pemimpin IM dan HT mengatur gerak dakwah di Indonesia, menyamakan Indonesia dengan kondisi masyarakat timur tengah menciptakan gejolak.  Sementara para ulama Indonesia yang tidak sesuai kemauan mereka, mereka sebut sebagai ULAMA SU [ 1, 2, 3, 4, Astagfirullah….keji bukan?].
  2. Liqo/halaqoh adalah kegiatan rutin 2 jam dalam satu minggu.  Pada kegiatan ini para kader atau anggota PKS/HTI diberi asupan pemikiran.  Tujuannya menjaga agar kader tidak terpengaruh pemikiran dari luar gerakkan dakwah mereka.  Bisa dikatakan kegiatan ini merupakan kegiatan cuci otak agar pemikiran dan langkah mereka sama.  Opini yang dikeluarkan setiap anggota sama.  Apa yang harus dilakukan di masyarakat maya dan real sama.  Anggota yang jarang liqo/halaqoh pemikiran dan langkahnya boleh jadi menyeleweng dari khittah (garis komando) mereka.  Oleh karena itu peraturan liqo/halaqoh ini sangat ketat.  Liqo/halaqoh ini wajib dihadiri, dan diberi sanksi jika tidak hadir tanpa uzur syari’. Sanksi terberat adalah dikeluarkan.
  3. Menutup keterbukaan berpikir.  Selain liqo/halaqoh juga ada mutaba’ah.  Kegiatan ini diisi dengan (1) mengecek  EFEKTIFITAS OPINI MINGGUAN YANG DISEBARKAN PADA MASYARAKAT dengan pertanyaan “sudah sebar opini dimana saja? sasarannya siapa, lembaga mana? efektif atau tidak penyebaran opini tersebut? siapa yang berhasil direkrut atau menyetujui opini ini?  (2) menegur, para anggota yang dianggap beropini atau bertindak tidak sesuai dengan yang digariskan partai (gerakan islam ini) akan ditegur bahkan disalahkan.  Tidak ada kebebasan berpikir dan berpendapat.  Pikiran dan pendapat anggota/kader harus sama dengan pikiran/pendapat partai.  Jika membandel, maka diberi sanksi….sanksi terberat yaitu dikeluarkan.

Jadi, sebagai warga masyarakat yang masih cinta hidup di Indonesia.  Hidup damai dengan Pancasila warisan para Ulama45.  Maka sebaiknya berhati-hati dengan gerakan-gerakan ini.  Semoga #わかりました。

 

Jokowi Amin atau GOLPUT? #saveNKRI

Jokowi Amin….. (nb. kalau saya membaca frasa ini, serasa do’a berkah untuk sebuah pertanyaan, “Siapa Presiden Indonesia 2019-2024? insyaalloh “Jokowi! Aamiin!”).  Hal yang sama jika Prabowo berpasangan dengan Amien Rais, frasanya menjadi “Prabowo Amien”

Bagi saya pribadi pasangan Jokowi Amin cukup mengagetkan, karena sejak awal saya menduga Pak Mahfud MD yang akan berpasangan dengan Pak Jokowi.  Pak Mahmud MD tidak diragukan lagi keilmuan dalam soal ketatanegaraan dan agama.  Namun gelarnya beliau belum nyampe Kyai atau Ulama.  Partai koalisi Jokowi yang tidak pernah membahas ‘ijmak ulama’ pada akhirnya memilih seorang Kyai seorang ulama untuk mendampingi Jokowi. Sementara partai oposisi yang sudah melakukan Ijmak Ustadz sudah mengeluarkan dua nama Ustadz yang dipilih, pada akhirnya berlabuh pada sosok Pengusaha Muda.

Secara pribadi, saya menghaturkan terima kasih kepada Jokowi dan Partai Koalisinya yang menempatkan kepentingan bangsa Indonesia, bagaimana PILPRES dapat berjalan bukan hanya aman, namun juga damai dan tentram serta gembira.  Terima kasih yang sangat dalam juga untuk Pak Prabowo, Bapak telah menunjukkan secara cermat keluar dari tekanan yang begitu menghimpit demi keutuhan NKRI Pancasila juga. Brovo Jenderal, from the bottom of my heart i salute you

Hal yang menarik adalah pilihan partai koalisi Jokowi terhadap Pak KH. Ma’ruf Amin.  Menyandingkan antara Ulama dan Umaro.  Saya sendiri follower beberapa tokoh yang punya pandangan beragam tentang posisi ulama dan umaro dalam pemerintahan (islam khususnya), dalam diskurs ini paling tidak ada dua pendapat yaitu:

  1. Pemisahan ulama dan umaro.  Umaro atau pemimpin pemerintahan haruslah orang yang ahli dalam manajemen pemerintahan yang dibuktikan dengan pernahnya menjabat di pemerintahan level walikota, gubernur, pada akhirnya presiden.  Adapun ulama posisinya sebagai dewan penasehat umaro, posisi lebih tinggi dari Umaro.  Namun tidak setiap nasehat dari Ulama bisa ditelan mentah-mentah oleh Umaro.  Pemisahan seperti ini terjadi pada pemerintahan Syiah seperti di Iran.  Juga pada sistem monarkhi seperti sistem sultaniyah atau kerajaan.  Termasuk kesultanan-kesultanan di Nusantara seperti Ternate, Jogja, Solo, dan lainnya.
  2. Penyatuan antara ulama dan umaro.  Seorang umaro lebih afdol jika dia seorang mujtahid pada konteks ini maka dia adalah Umaro yg juga Ulama.   Pandangan seperti ini diadopsi oleh sistem khilafah islamiyah atau Negara Islam Indonesia.  Pada zaman kekhilafahan islam ada Umar bin Khatab, Abu Bakar Sidiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib….keempatnya adalah Umaro sekaligus Ulama yang dibina langsung oleh Nabi SAW.  Pada konsep #NeoNII unggulan dari calon gubernur selalu dibangkitkan sisi kefakihannya dalam agama, misalnya hafidz quran.  Jika pun tidak maka pasangan wakilnya haruslah unsur umaro-ulama, berdasarkan pandangan ini maka wajar jika kelompok tokoh agama islam pengusung #NEONII melakukan ijmak untuk memilih ustadz yang layak menjadi cawapres.

Ketika koalisi Jokowi menyandingkan Umaro-Ulama maka sesungguhnya pola ini mendekati sistem ideal kekhilafahan islam. Umaro dan ulama sejajar dalam membimbing bangsa Indonesia menuju baldatun toyibatun warobun ghofur.  Dengan masuknya unsur ulama juga ahli ekonomi syariah, saya membanyangkan bergejolaknya ekonomi real dan mulai dibumikannya mata uang berlandaskan emas yang boleh jadi akan menggantikan dominasi dollar.  Pembangunan mental dan spiritual akan makin subur.  Nasionalis religius….menjadi ruh dalam membangun Indonesia.  Ruh jamai’ pasangan Jokowi-Amin adalah islam nusantara, islam  yang toleran terhadap multikultur, multi ethnis, dan multi agama.

Lalu mengapa mereka yang memperjuangkan kekhilafahan islam dan #NeoNII tetap “nyinyir” dengan keputusan ini? Apalagi kelompok #NeoNII sangat paham siapa Kyai Ma’ruf Amin.  Beliau lah yang membuat fatwa sehingga lahir GNFMUI yang berjilid-jilid demo di Monas.  Mengapa setelah digandeng Jokowi cs, kelompok #NeoNII tetap membenci? Ini semata-mata karena Jokowi dan koalisinya yang menyadari bahkan menghalangi mereka bisa bangkit dalam menghimpun kekuatan umat islam untuk melakukan revolusi menggantikan pemerintahan NKRI berdasarkan pancasila menjadi pemerintahan NKRI BERSYARIAH sebagai cikal bakal dari Kekhilafahan islam.  Ini “nyinyir” ideologis.   Beberapa isu yang dimunculkan anggota kelompok Nyinyir ideologis adalah:

  1. KH Ma’ruf Amin sangat mulia, tidak pantas dijadikan pilihan politik.
  2. Jokowi butuh suara umat islam.
  3. Pemilihan KH. Ma’rif Amin sekedar perisai untuk menutupi kedzaliman Jokowi terhadap umat islam.
  4. ……dan isu-isu lainnya yang akan terus diproduksi oleh mereka untuk membuat masyarakat pemilih Jokowi GOLPUT.

Praktek kelompok #nyinyir ideologi ini di lapangan kemudian dibagi menjadi dua:

Kelompok Nyinyir ideologis pertama:  Selain isu yang telah disebutkan di atas, akan dimunculkan juga isu HARAM-nya memilih pemimpin dalam sistem demokrasi kufur, walaupun calonnya itu Seorang Kyai, namun karena sistem yang dibangunnya adalah demokrasi, dan demokrasi sistem kufur, maka memilih Kyai pun tetap haram.  Dengan Nyinyir #ideologis seperti ini mereka berharap masyarakat banyak yang GOLPUT, sehingga pemimpin terpilih nanti tidak menggambarkan legitimasi hukum.

Kelompok Nyinyir ideologis kedua: tidak mengajak golput, namun mengajak memilih koalisi partai yang bisa mereka stir.  Namun tak mudah menyitir calon presiden sekarang!

Sudah jelas koalisi 9 Partai Jokowi sangat solid tidak bisa mereka stir, justeru sebaliknya kelompok ini bisa distir dan dibanting jika bertindak membahayakan NKRI Pancasila.  Bagi kelompok Jokowi Amin sudah sangat jelas “NKRI Pancasila adalah perjuangan para pendiri bangsa termasuk di dalamnya para ulama dari NU.  Mempertahankan NKRI dan Pancasila adalah bentuk ke-tsiqoh-an pada para ulama pendahulu”.   Maka kelompok Jokowi cs karena tidak bisa mereka stir, bahkan jika kelompok #NeoNII ini masuk pada kelompok ini, mereka akan diminta tobat untuk kembali pada Islam Nusantara.  Oleh sebab itu Jokowi cs akan menjadi lawan abadi mereka.  Labeling “pendukung penista agama” walaupun di dalamnya ada Kyai yang menginisiasi gerakan demo berjilid-jilid, tetap akan terus disematkan pada kelompok Jokowi cs untuk memenangkan pertarungan ini.

Adapun Gerindra dan Demokrat juga bukan partai yang gampang distir, sudah terbukti dari keputusan Pak Prabowo memilih Sandiaga Uno.   Demokrat dan Gerindra sebagai partai nasionalis saya yakin menjaga NKRI Pancasila.  Bagi Gerindra/Demokrat bergabungnya orang-orang kelompok #NeoNII ini ke partai mereka bisa dianggap sebagai simbiosis komensalisme.  Militansi dan kesolidan mereka bisa dimanfaatkan untuk kampanye mendulang suara.  Walaupun kampanye mereka penuh hujatan SARA dan politik identitas, namun selama keberadaan mereka menguntungkan dan tidak merugikan mengapa tidak? Toh secara pribadi  Prabowo-Gerindra dan SBY-Demokrat bukan orang atau kelompok yang mudah di-stir oleh kemauan mereka.  Ideologi Gerindra dan Demokrat jelas ‘Nasionalis Pancasila’, tinggal kekuatan keduanya untuk tetap istiqomah ditengah gempuran pihak-pihak #NeoNII.

Tadinya saya berhadap PILPRES kali ini dengan berpasangannya Jokowi dengan Ulama bisa dijalani oleh warganet dengan nyaman dan damai, namun rasanya nyamannya hanya sesaat saja.  Sehari setelah deklarasi capres-cawapres keributan mulai kembali.  Ya, sudahlah kita tutup toko aja selama PILPRES.

 

Jokowi-Kalla atau Prabowo-Hatta

Setelah pengumuman Capres-Cawapres bersyukur cuma ada 2 calon, krn kita gak usah ngabisin anggaran negara yg berasal dari pajak kita. Kabarnya reaksi positif juga ditunjukkan pasar, dollar menguat walau di posisi 11.5xx gak bisa masuk ke level 9.8xx lagi atau bahkan ke 7.xxx seperti jaman Habiebie. 

Dan saya agak berat harus memilih siapa? Awal pileg kemarin saya optimis dg Prabowo, namun seiring koalisi yg dibangun saya pesimis banget.  Pesimis karena koalisi yg dibangun pamrih, koalisi ini mirip dg koalisi indonesia bersatu SBY, bagi2 jabatan mentri dan bancakan proyek.  Setegas2nya Prabowo, saya gak yakin bisa mengatasi kehausan kekuasaan.  Paling tidak posisi strategis dan basah seperti pertanian, sosial, kehutanan, dan agama tampaknya akan diminta partai terdahulu.  Profesionalisme kementrian menjadi tanda tanya.  Jika jadi, maka kepemimpinan Prabowo-Hatta tidak akan membawa dampak perubahan yg berarti  “koalisi penuh pamrih menjadi sandungan kuat”.  Terus terang, saya kecewa.  Tapi juga sangat paham, pilihan ini rasional bagi Gerindra krn suaranya gak nyampai 20%. 

Jokowi-Kalla? Jokowi memang banyak kekurangan.  Namun, PDIP sedang membangun sistem “koalisi tanpa syarat”  Artinya beberapa jabatan strategis dan basah ditentukan secara profesional dan berdasarkan kepentingan.  Janji bahwa menteri gak gemuk kayak sekarang.  Pemilihan Kalla sebagai Wapres menjadi penyulam kekurangan Jokowi.  Gak sempurna sih, tapi saya pengen banget lihat perubahan yg dijanjikan dg sistem KOALISI TANPA SYARAT yg sedang mereka bangun.  Mereka menyebutnya sebagai  REVOLUSI MENTAL. 

So, let’s see next.